Oerban.com – Di tengah salah satu krisis kemanusiaan yang paling mengerikan dalam sejarah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendapati dirinya terjebak dalam kebuntuan yang tidak dapat diatasi, dengan resolusi untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza yang diblokade secara ilegal mulai gagal.
DK PBB, yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok dan Perancis sebagai anggota tetapnya, memegang otoritas tertinggi dalam menentukan nasib resolusi-resolusi tersebut.
Namun, komunitas internasional menyaksikan dengan cemas ketika kelima negara ini, yang mempunyai kekuatan untuk memberikan kelonggaran bagi warga Gaza yang dilanda perang, terus menghalangi setiap resolusi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka untuk mengakhiri penderitaan orang-orang tak berdosa.
Meskipun papan catur geopolitik melihat negara-negara kuat ini bermanuver, masyarakat Gazalah yang menanggung beban konflik paling besar.
Setiap veto dan penolakan hanya akan memperdalam penderitaan mereka yang terjebak dalam baku tembak.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas DK PBB, sebuah entitas yang dirancang untuk menjadi badan pengambil keputusan terpenting dalam organisasi antar pemerintah.
Hari Rabu menjadi saksi episode menyedihkan lainnya ketika DK PBB sekali lagi gagal mengeluarkan dua resolusi penting yang menyerukan gencatan senjata.
Salah satu resolusi tersebut bahkan dirancang oleh Amerika Serikat, sekutu setia Israel.
Namun, bahkan resolusi-resolusi sebelumnya yang dirancang oleh Rusia dan Brazil mengalami nasib yang sama, digagalkan oleh veto dari anggota tetap DK PBB.
Di tengah perjuangan ini, terdapat perbedaan yang mencolok antara negara-negara yang secara historis bersekutu dengan Israel, termasuk AS, Inggris, dan Prancis, yang terus memberikan dukungan teguh kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Di sisi yang berlawanan, Rusia dan Tiongkok dengan tegas mendukung Palestina dan secara terbuka mengkritik agresi Israel.
DK PBB, yang seharusnya menjadi mercusuar persatuan di saat krisis, menunjukkan pandangan yang sangat terpecah dan partisan.
Meskipun blok Barat yang dipimpin AS dan blok Timur yang dipimpin Rusia dan Tiongkok mengutuk Hamas atas serangannya dan menyerukan gencatan senjata, politik terus-menerus ikut campur, menolak gencatan senjata kemanusiaan yang sangat mereka butuhkan bagi rakyat Gaza.
Resolusi-resolusi yang ditolak tersebut, meskipun dengan kata-kata yang berbeda, memiliki tujuan yang sama – “gencatan senjata kemanusiaan” atau “jeda kemanusiaan” yang memungkinkan pengiriman bantuan yang aman kepada warga sipil.
Baik resolusi yang dirancang Amerika maupun Rusia mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, dan menekankan krisis kemanusiaan yang memburuk yang telah merenggut nyawa lebih dari 7.900 orang sejak konflik dimulai.
Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk PBB, menggarisbawahi hak negara-negara anggota PBB untuk membela diri, mengutuk “serangan keji” yang dilakukan Hamas dan menyerukan semua pihak untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional.
Di sisi lain, proposal yang disusun Rusia meminta Israel membatalkan perintah evakuasi warga sipil di Gaza selatan.
Seperti yang dinyatakan oleh Vassily Nebenzya, Duta Besar Rusia untuk PBB, “Ini adalah upaya terakhir Dewan untuk memenuhi fungsi mulia yang dipercayakan kepadanya. Kami mendesak Anda untuk tidak melewatkannya.”
Rabu malam, anggota DK PBB memberikan suara untuk rancangan resolusi AS, menuntut jeda kemanusiaan di Gaza, mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober, dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap sisa sandera yang ditahan oleh Hamas. Resolusi tersebut mendapat sepuluh suara setuju, namun anggota tetap Rusia dan Tiongkok, bersama dengan Uni Emirat Arab, memberikan suara menentangnya, sementara Brasil dan Mozambik abstain.
Pada saat yang sama, resolusi yang dirancang oleh Rusia mendapat empat suara setuju (Rusia, Tiongkok, Gabon, dan UEA), namun Amerika Serikat dan Inggris menolaknya, dengan Albania, Brasil, Ekuador, Prancis, Ghana, Jepang, Malta, Mozambik dan Swiss abstain.
Pada 16 Oktober, resolusi lain mengenai Palestina yang dirancang Rusia mengalami nasib serupa. Tiongkok, Rusia, Gabon, Mozambik, dan UEA memberikan suara mendukung, sedangkan AS, Inggris, Prancis, dan Jepang memberikan suara menentang. Golput datang dari Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss. Resolusi ini menyerukan gencatan senjata segera, akses terhadap bantuan kemanusiaan, pembebasan tawanan perang (POW), dan evakuasi warga sipil yang aman.
Menambah rasa frustrasinya, pada 18 Oktober, Brasil mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza.
Resolusi ini mendapat 12 suara setuju namun diveto oleh AS, Rusia, dan Inggris abstain dalam pemungutan suara ini.
Dalam perkembangan menyedihkan lainnya, pada hari Senin, para menteri luar negeri Uni Eropa berjuang untuk mencapai kesepakatan mengenai merekomendasikan “jeda kemanusiaan” untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kepada warga Gaza yang dilanda perang. Meskipun tampaknya ada “konsensus dasar” di antara 27 negara UE, kebulatan suara masih sulit dicapai.
Ketika para pemimpin Eropa berkumpul di Brussels untuk mengatasi krisis ini, dunia menyaksikannya dengan napas tertahan.
Taruhannya sangat besar, dan harapannya adalah bahwa seruan bersama untuk jeda kemanusiaan akan memberikan kelonggaran di tengah lautan keputusasaan ini.
Resolusi tersebut menekankan kebutuhan mendesak akan akses kemanusiaan, bantuan, dan jeda untuk meringankan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.
Sumber: Daily Sabah
