Jakarta, Oerban.com – Kasus Edhy Prabowo terkait tata kelola izin benih lobster akhirnya membuat dirinya terjerat dalam kasus tersebut membuat banyak pihak tercengang. Berbagai pro kontra mencuat, meski kebanyakan orang menentang, namun ada pula yang menganggap kebijakan itu sebagai sebuah alternatif bagi pendapatan untuk nelayan.
Dalam sebuah acara televisi, yang digawangi oleh Najwa Shihab (mata Najwa) tadi malam (25/11/2020) yang menghadirkan Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR RI, yang menyatakan bahwa kebijakan membuka kran ekspor kepada pihak luar tersebut tidak sepenuhnya salah apalagi para nelayan menyambut gembira kebijakan ini.
“Saya sebagai pengusaha datang ketemu rakyat, ini pemerintah membolehkan penangkapan benur mereka sambut gembira, ini alternatif sumber pendapatan orang di masa yang serba terbatas gini, daripada ilegal dikriminalisasi mending dilegalkan,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 25 November 2020.
Sebagai pemula, menurut Fahr,l ia sudah cukup lama mengurus perizinan ekspor hingga akhirnya ia bisa mengirimkan benih lobster ke luar negeri. Setidaknya Februari-Maret 2020 ia mengurus administrasi perizinan hingga kewajiban memiliki nelayan binaan ia lakukan, yang menarik ia bahkan rugi setengah milyar dari bisnis lobster yang coba ia rintis tersebut.
“Saya mencoba mulai mengirim 16 Juli dan 19 Juli. Dua kali kirim saya rugi cukup besar. Saya pengusaha baru rugi enggak kuat, akhirnya saya hentikan, Juli, Agustus, September, Oktober sampai sekarang enggak operasional lagi karena rugi. Ini yang rugi bukan rakyat tapi pengusahanya” ujar Fahri.
Dalam penjelasannya, pada pengiriman pertama itu, Fahri mengaku rugi sekitar Rp. 200 juta. Sementara pada pengiriman kedua, ia mengaku rugi sekitar Rp. 180 juta. Sehingga jika dijumlahkan kerugiannya mencapai Rp. 380 juta atau hingga mencapai setengah milyar.
Ia juga menerangkan analisisnya terhadap kerugian yang muncul dari bisnis tersebut. Menurutnya harga yang ia terima dari nelayan, biaya operasional, cargo dan lain-lain tidak masuk akal sehingga membuatnya rugi.
“Kita dapat harga dari nelayan itu diatas Rp. 5.000 hampir mendekati Rp.10.000 bahkan nelayan ada yang menjual belasan ribu ke kita. Belum lagi kita lihat biaya operasional, cargo, dll yang mahal, ga masuk akal kalo kita jual murah keluar” katanya.
Fahri juga menjelaskan, perlu adanya sistem kerjasama pembelian bagi negara-negara di luar yang memiliki kemampuan pembelian yang baik sehingga ekosistem jual-beli lobster dapat tercipta dan tidak merugikan.
“Harga masuk sampai pengiriman ini enggak masuk akal jadi rugi. Ini yang saya alami pengusaha baru kaya saya ini, dua kali rugi ya berhenti aja,” kata Fahri.
Politikus partai Gelora ini juga pernah mengusulkan agar eksportir diberikan kebebasan untuk berhubungan langsung dengan pihak importir sebagai negara tujuan, dan pemerintah hanya perlu mengontrol namun sayangnya hal itu tidak terjadi.
Penulis: Novita S
Editor: Renilda PY
