Jakarta, Oerban.com – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, menegaskan jika saat ini elite politik di Indonesia tidak menunjukan keseriusannya dalam berdemokrasi.
“Kondisi ini disebabkan karena Indonesia telah terlalu lama terkungkung oleh sistem politik kerajaan, sekaligus pernah mengalami masa kolonialisme dan imperialisme,” Kata Fahri seperti dikutip dari kanal Youtube resmi partai Gelora pada Selasa (9/3).
Menurut Fahri, demokrasi di Indonesia saat ini sedang melemah karena minimnya oposisi. Dia mengatakan jika peran oposisi sebenarnya tetap ada di DPR, namun peran itu tidak dijalankan dengan baik karena patut diduga begitu menyatu dengan pemerintah.
Mantan wakil ketua DPR RI itu juga menilai jika partai politik yang menempatkan wakilnya di parlemen seolah berhenti menjadi industri berpikir.
Di samping itu, pengamat politik sekaligus rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, proses demokrasi di Indonesia terlalu mengikat dan normatif karena menerapkan referensi dari barat.
Kemudian, Direktur Eksekutif NetGrit dan mantan komisioner KPU Ferry Kurnia mengunuturkan, bila merujuk pada indeks demokrasi, Indonesia masih belum memberikan harapan baik. Sebab hanya memiliki skor 65.
Realita tersebut bagi Ferry, di satu sisi membuat demokrasi Indonesia telah terlaksana, namun juga masih muncul kontra produktif. Bahkan, berdasarkan indeks demokrasi tersebut, Ferry membandingkan kualitas demokrasi Indonesia yang di bawah Timor Leste, Malaysia, serta Filipina.
Sedangkan diplomat senior, Prof Imron Cotan menilai Indonesia masih belajar berdemokrasi. Sehingga, jangan berharap bisa menjadi jawaban atas masalah yang terjadi belakangan ini.
Demokrasi di Indonesia Lanjutnya, tidak bisa disamakan dengan sistem politik berbasis Washington consensus dengan analogi one man one vote. Karena basis politik Indonesia adalah Pancasila, dengan melalui musyawarah mufakat.
Dikatakan, poin penting demokrasi adalah mencapai masyarakat yang sejahtera. Caranya, dengan mengimplementasikan pasal 33 dan 34 UUD 1945. Yaitu, tentang tata kelola Sumber Daya Alam di Indonesia, dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
