Jakarta, Oerban.com – Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dan masukan dari Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi yang dilakukan secara daring, Selasa, (06/04/2021).
Dalam paparan aspirasinya, Ketua Komite Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jambi, Berlian Santosa, mengatakan beberapa program dan kegiatan telah dilakukan untuk membantu dalam membangun Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi. Namun sejauh ini, hanya menjadi penonton dan tak banyak dilibatkan dalam program nasional.
“Beberapa program telah kami buat untuk membangun Ekonomi Kreatif di Jambi, hanya saja perlu ada support dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam menggarap dan menyelesaikan program nasional. Harapan kami jangan jadikan kami hanya penonton saja, akan tetapi libatkan kami untuk menghandle acara bersama bukan sebatas menonton,” ungkap Barlian.
Menanggapi itu, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menjelaskan jika saat ini pelaku ekonomi kreatif sudah mulai memiliki sudut pandang yang bagus, terutama bagi produk yang seharusnya memiliki nilai tambah.
Ledia menambahkan, ekonomi kreatif (Ekraf) termasuk baru dalam dunia birokrasi, meski pun Undang-undang sudah beberapa tahun. Untuk itu, paradigma penanganannya harus dirubah.
“Menangani Ekraf harus memahami ekosistem ekonomi kreatifnya dari hulu sampai hilir dengan pendekatan utama karya yang dapat didaftarkan hak kekayaan intelektualnya,” terang Ledia.
Lebih lanjut, Ledia mengungkapkan kekurangan yang ada dalam birokrasi Indonesia adalah kolaborasi, jadi perlu usaha untuk menyamakannya, seperti halnya di departemen industri yang memiliki satu bidang khusus ekonomi kreatif.
“Idealnya, kalau dalam Undang-undang itu kita mendorong adanya kolaborasi antar bidang, karena ekonomi kreatif itu tidak bisa berjalan dan berdiri sendiri. Ekonomi kreatif itu harus digarap lintas sektor. Dan saya akan juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan dari Jambi, untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan tim ekonomi kreatif,” tutup Ledia.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
