Bogor, Oerban.com – 6 nama menteri yang diumumkan oleh presiden Jokowi pada selasa kemarin resmi dilantik pada hari ini di istana negara (23/12/2020).
Mereka adalah Tri Rismaharini menteri sosial, M. Luthfi menteri perdagangan, Sakti Wahyu Trenggono menteri kelautan dan perikanan, Sandiaga Uno menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Budi Gunaidi Sadikin menteri kesehatan, dan Yaqut Cholil Qoumas menteri agama.
Dari 6 nama yang dipercayakan presiden Jokowi untuk menunjang kinerja kabinet Indonesia maju, Sandiago Uno menjadi perbincangan yang cukup menarik, selain memiliki harta kekayaan tertinggi dari 5 nama lainnya, Sandiaga juga merupakan lawan politik Jokowi-Ma’ruf di Pemilu 2019
Pada tahun 2019 lalu, Gerindra dan PDIP merupakan 2 aktor utama dalam drama politik nasional yang bertajuk, “Pemilihan Umum Serentak”. Drama politik yang juga diwarnai dengan tewasnya ratusan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) akhirnya berhasil mengantarkan PDIP menjadi pemenang, baik di legislatif maupun eksekutif.
Kemenangan PDIP pada 2019 tidak terlalu mengagetkan bagi banyak pihak, sebab pada tahun 2014 partai besutan Megawati tersebut juga telah berhasil memenangkan Pemilu. Maka dengan ini, konstelasi politik nasional seharusnya tidak banyak mengalami perubahan.
Namun perkiraan tersebut sangat jauh meleset dengan masuknya Gerindra ke dalam koalisi istana, lalu kemudian menduduki jabatan menteri pertahanan dan menteri kelautan perikanan. 2 jabatan menteri tersebut diisi langsung oleh ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto dan wakil ketua umumnya Edhy Prabowo.
Harus diakui jika masuknya Gerindra ke dalam koalisi berdampak buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Pasalnya, peluang kediktatoran itu semakin terbuka lebar seiring dengan lemahnya kekuatan oposisi. Hal ini dapat tercermin dari pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada (2/11/2020).
Pengesahan Omnibus Law menjadi rekam jejak buruk pemerintahan Presiden Jokowi, catatan buruk tersebut semakin bertambah dengan terbongkarnya kasus korupsi menteri kelautan perikanan Edhy Prabowo dan menteri sosial Juliari Batubara.
Edhy ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka penerima suap ekspor benih lobster (benur) pada tanggal 25 November 2020. Setelah penetapan tersebut, wakil ketua umum partai Gerindra itu segera menandatangani surat pengunduran diri untuk kemudian diberikan kepada presiden.
Sedangkan Juliari Batubara sendiri ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka atas kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan jika kasus korupsi telah direncanakan secara sistematis, “Saya anggap ini adalah korupsi yang sistematis dan direncanakan, ditaruh di situ untuk mengintai dana sosial,” Ucap Rocky dalam video yang diunggah di kanal youtubenya pada (6/12/2020).
Kecurigaan Rocky tersebut semakin menguat jika kita mengingat bahwa Juliari Batubara juga merupakan Wakil Bendahara Umum Partai PDIP.
Penulis: Zuandanu P
Editor: Renilda PY
