Muaro Jambi, Oerban.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menyampaikan bahwa Tol Jambi-Palembang merupakan urat nadi bagi perekonomian Provinsi Jambi, terutama dalam memperlancar logistik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau Tol Jambi-Rengat dan Tol Jambi-Palembang, bertempat di Kantor Gerbang Tol Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi, Senin (14/4/2025) siang.
“Jalan Tol Jambi-Palembang merupakan urat nadi bagi perekonomian kami. Posisi Jambi di tengah Pulau Sumatera akan sangat mendukung kelancaran logistik. Oleh karena itu, percepatan pembangunan jalan tol Palembang-Jambi sangat kami harapkan. Kendati terdapat beberapa kendala, kami optimis pembangunan akan segera terwujud. Kami berharap dapat segera merasakan dampak positif dari selesainya jalan tol ini, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas dengan Palembang,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyebutkan, pembangunan Tol Jambi-Rengat sangat penting bagi perekonomian Provinsi Jambi. Akan tetapi, Tol Jambi-Rengat ini memiliki kendala.
“Kendala utama kami adalah kepadatan jalur logistik dari Riau ke Jambi, khususnya dari Rengat. Wilayah Rengat merupakan penghasil sawit utama, sehingga lalu lintas domestik sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan pembangunan Jembatan Batanghari 3 guna meningkatkan aksesibilitas,” sebutnya.
“Survei lokasi telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan kelayakan proyek. Tim kami akan segera menindaklanjuti rencana ini. Pembangunan Jembatan Batanghari 3 sangat krusial karena Jembatan Batanghari yang ada saat ini sudah mengalami kerusakan dan tidak mampu menampung volume lalu lintas. Dengan selesainya jembatan ini, akses internet di wilayah tersebut juga akan meningkat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya Tol Jambi-Palembang mengingat ketergantungan Provinsi Jambi pada Sumatera Selatan, khususnya dalam hal produksi beras. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas pertanian di Jambi akibat keterbatasan lahan persawahan. Minimnya infrastruktur pendukung mengakibatkan waktu tempuh perjalanan mencapai 10–12 jam, bahkan lebih lama jika terjadi kemacetan.
“Kendala mobilitas putra-putri kami yang akan kuliah di Jakarta, termasuk waktu tempuh dan biaya transportasi yang tinggi, diperparah oleh kemacetan berjam-jam dan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok secara tiba-tiba, seperti beras. Hal ini berdampak signifikan terhadap biaya hidup. Jika logistik lancar, harga-harga akan otomatis turun. Ini sesuai dengan hukum ekonomi. Mohon kesediaan Bapak untuk meninjau data kami terlebih dahulu,” ungkapnya.
Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, rencana Pemerintah Pusat perlu dikomunikasikan secara efektif kepada Pemerintah Daerah. Meskipun rencana awal mencakup wilayah Merlung, permintaan Pemerintah Daerah untuk fokus pada area prioritas terdekat lebih diutamakan, mengingat solusi tersebut sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini.
“Dengan demikian, fokus pada rencana prioritas ini akan mempercepat penyelesaian masalah dan meminimalkan kebutuhan waktu serta anggaran yang signifikan. Hal ini dinilai krusial untuk mengatasi kemacetan yang ada,” katanya. (*)
Editor: Ainun Afifah
