Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Pemerintah tidak ikut menaikkan harga BBM dalam negeri ketika harga minyak dunia melonjak.
Sebaliknya, wakil ketua Fraksi PKS itu meminta Pemerintah agar konsisten dengan kebijakan sebelumnya, yang tidak menurunkan harga BBM dalam negeri ketika harga minyak dunia anjlok.
“Terlebih dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sebaiknya Pemerintah jangan menaikkan harga BBM. Kasihan rakyat. Daya belinya masih belum pulih. Jika harga BBM dinaikan akan menambah beban hidup rakyat yang sekarang sedang melaksanakan PPKM,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/7/2021).
Lebih lanjut, dia mengatakan jika beberapa bulan lalu Pertamina mengumumkan laba yang dihasilkan. Laba itu didapat dari keuntungan dimana rakyat membeli BBM dengan harga normal di saat harga minyak dunia anjlok.
“Nah, sekarang Pertamina harus siap menerima konsekuensi, jangan ikut-ikutan menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia naik. Jangan rakyat lagi yang dikorbankan,” ucapnya.
Untuk meringankan biaya pengadaan BBM yang net importer itu, Mulyanto mengatakan Pemerintah sebaiknya menyediakan kompensasi yang memadai untuk meringankan Pertamina, jangan lepas tangan menyikapi fluktuasi harga tersebut.
“Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa harga minyak dunia naik hingga sempat menyentuh harga tertinggi di level USD 77,16/barel di awal bulan Juli untuk minyak berjangka jenis Brent.
Kenaikan harga minyak juga terjadi pada harga MPOS ataupun Argus yang merupakan harga acuan dalam menentukan harga BBM dalam negeri sesuai Kepmen ESDM No.62/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum, Jenis Bensin, dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
“Pemerintah harus mempertimbangkan bahwa saat ini Premium sudah jarang ditemukan. Sebagian besar SPBU sudah tidak menjual BBM jenis Premium. Yang ada dan yang paling murah hanya Pertalite. Karena itu Pemerintah jangan ikut menaikkan harga Pertalite ini,” pungkas Mulyanto.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
