Jakarta, Oerban.com – Hari Kesehatan Mental sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober menjadi momentum seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Selain itu, hal ini juga penting mengingat tema global yang diusung tahun ini, yaitu “Saatnya Memprioritaskan Kesehatan Mental di Tempat Kerja” menimbang bahwa tempat kerja dapat menjadi salah satu sumber dari meningkatnya berbagai gangguan kesehatan mental manusia. Demikian disampaikan oleh Dewi Rahmawati Nur Aulia, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute dalam rilis berita tertulisnya (10/10/2024).
Menurutnya, saat ini banyak masyarakat industri yang mengalami masalah kesehatan mental di tempat kerja. Meskipun demikian, tantangan munculnya permasalahan kesehatan mental juga dapat ditemukan di berbagai sektor pekerjaan lainnya. Hal ini jelas akan ikut memengaruhi kesejahteraan psikologis yang berdampak pada motivasi hingga produktivitas di tempat kerja.
Selain itu, Dewi juga menyatakan bahwa munculnya masalah kesehatan mental tersebut dapat berasal dari beragam penyebab, seperti beban pekerjaan yang tinggi, budaya organisasi yang tidak sehat, persaingan yang ketat, tuntutan multi peran dalam pekerjaan, diskriminasi/pelecehan, hingga tidak adanya penghargaan/apresiasi atas prestasi. Akibatnya, tidak sedikit dari pekerja hidup sebagai penyintas menghadapi situasi tekanan di lingkungan khususnya di tempat kerja mengkonsumsi jenis obat-obatan tertentu (seperti antidepresan).
“Oleh sebab itu, pemerintah dan seluruh pihak memiliki peran penting dalam menciptakan iklim lingkungan pekerjaan yang kondusif bagi kesehatan mental para pekerja. Dalam upaya membangun kerangka kebijakan yang komprehensif dan inklusif dalam menangani kebutuhan ini dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha,” papar Dewi.
Dewi menyampaikan bahwa dalam upaya membangun kerangka kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, kesehatan mental disadari tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, atau tanggung jawab dari perusahaan sebagai pemberi kerja. Tanggung jawab ini juga mencakup pendidikan, peran dan fungsi agama, termasuk kesejahteraan sosial. Kolaborasi dan kerja sama lintas sektor penting untuk dapat membantu menghapus stigma dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental.
Pemerintah beserta jajaran termasuk pelaku usaha perlu bersama-sama mengimplementasikan hal tersebut, salah satunya dengan pemberian insentif pajak. Hal ini dapat mengurangi beban biaya perusahaan dan mendorong perusahaan untuk mulai berinvestasi dalam membangun program kesehatan mental karyawan.
“Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, perusahaan akan merasa terbantu secara anggaran dalam membangun program-program layanan kesehatan mental yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, termasuk bagi kesehatan mental, serta ikut mendorong peningkatan produktivitas para pekerjanya,” tutup Dewi.(*)
Editor: Ainun Afifah
