Oleh: M. Ferdiansyah*
Oerban.com — Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara nyata di lapangan.
Salah satu program unggulan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024 adalah program makan siang dan susu gratis untuk pelajar.
Program ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyentuh aspek kesejahteraan, tetapi juga berkaitan erat dengan sektor pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, fokus utama kini beralih pada bagaimana program ambisius ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Program makan gratis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga tingkat menengah, memperoleh asupan gizi yang cukup setiap hari.
Presiden Prabowo percaya bahwa anak yang sehat secara fisik dan tercukupi gizinya akan lebih mampu menyerap pelajaran, fokus dalam belajar, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, program ini juga merupakan upaya konkret dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan partisipasi sekolah, serta membangun generasi emas Indonesia 2045.
Dengan pendekatan holistik, program ini diharapkan menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional bukan sekadar bantuan sosial jangka pendek.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program ini.
Sekolah-sekolah akan menjadi titik distribusi utama, dengan pengadaan makanan yang dikoordinasikan oleh koperasi sekolah, kantin sehat, dan penyedia katering lokal.
Pemerintah juga akan melibatkan UMKM, khususnya pelaku usaha makanan, agar program ini sekaligus menjadi stimulan bagi ekonomi lokal.
Program ini direncanakan berjalan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan akses pangan yang terbatas.
Selanjutnya, cakupannya akan diperluas ke wilayah lain hingga mencakup seluruh Indonesia hingga implementasi programnya merata.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau distribusi dan kualitas makanan, serta untuk memastikan transparansi anggaran.
Tentu saja, implementasi program makan gratis berskala nasional tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan anggaran yang sangat besar.
Diperlukan dana ratusan triliun rupiah per tahun untuk membiayai kebutuhan makan bagi puluhan juta pelajar setiap hari. Pemerintah perlu melakukan reformulasi anggaran, efisiensi belanja negara, serta menjajaki sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta agar program ini berkelanjutan.
Selain itu, tantangan logistik juga menjadi perhatian, terutama di daerah-daerah terpencil dengan infrastruktur terbatas.
Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, TNI, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Masalah kualitas dan kebersihan makanan juga menjadi fokus utama. Pemerintah akan menetapkan standar gizi dan kebersihan yang wajib dipatuhi oleh penyedia makanan, disertai pengawasan dan audit rutin.
Pelibatan ahli gizi dan tenaga kesehatan di tingkat daerah juga akan diperkuat untuk menjaga mutu dan keamanan konsumsi siswa.
Jika diimplementasikan dengan baik, program makan gratis ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap dunia pendidikan.
Selain meningkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran siswa di sekolah, program ini juga bisa mempererat hubungan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Ini adalah bentuk nyata dari pendekatan pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan sosial.
Di sisi lain, program ini juga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal. Ribuan UMKM, petani lokal, dan pelaku logistik akan mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari program ini, menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.
Menurut saya, program makan gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo merupakan kebijakan strategis yang menyentuh dua sektor vital sekaligus: pendidikan dan kesehatan.
Meski tantangannya besar, dengan perencanaan yang matang, sinergi antar lembaga, serta dukungan dari masyarakat luas, program ini bisa menjadi tonggak penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif di masa depan.
*Penulis merupakan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
