Bandung, Oerban.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat (KAMMI Jabar) melakukan aksi di depan Kantor Bank Indonesia (BI), Kota Bandung pada Kamis, 7/3/2024. Aksi itu dilakukan terkait naiknya harga kebutuhan pokok saat ini yang tengah melambung tinggi.
KAMMI Jabar menyayangkan sikap BI yang menaikan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada 23 Oktober 2023 lalu. Akibatnya, ekonomi rakyat kecil dari segi konsumsi akan terdampak karena permintaan yang akan berkurang. Lalu, pelaku UMKM juga akan terkena imbasnya karena harus berpikir dua kali dalam mengajukan pinjaman.
“Kami memandang kenaikan suku bunga ini hanya akan menguntungkan industri besar saja karena mengorbankan industri dan rakyat kecil. Sebab, kenaikan bahan pokok pangan yang menjadi sumber kebutuhan utama mereka yang terus naik akibat dari kenaikan suku bunga sebesar 6 persen secara jelas merugikan rakyat kecil,” jelas Ketua KAMMI Jabar, Agung Munandar, di lokasi, Kamis (7/3/2024).
Dia menyayangkan, pemerintah yang seharusnya menaikkan taraf hidup masyarakat kecil, malah menambah beban masyarakat kecil.
“Sebab kebutuhan akan naik. Ini berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan pokok di masyarakat sehingga ini jelas-jelas akan menurunkan daya beli masyarakat, harga barang dan jasa cenderung naik akibat dari biaya produksi yang lebih tinggi,” tuturnya.
Ternyata, kenaikan dari suku bunga oleh BI berdampak cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, terutama di Jawa Barat. Sejak kenaikan suku bunga ini, inflasi Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan, yakni November 2,85; Desember 2,48; Januari 3,02; dan Februari 3,09.
Menurut Yusron Hidayat selaku Kabid Kebijakan Publik KAMMI Jabar, harga bahan pokok di sejumlah pasar di Jawa Barat tengah mengalami kenaikan per Maret ini.
“Beras saja di angka Rp16.875 per kg atau naik 5,11 persen. Terus, telur ayam naik menjadi Rp28.600 per kg. Belum lagi beberapa kebutuhan lainnya yang naik signifikan,” terang Yusron Hidayat di lokasi yang sama.
Dia mengungkapkan, kenaikan harga bahan pokok ini merupakan pukulan telak bagi pemerintah di tengah perekonomian Jawa Barat yang cenderung stagnan.
“Ini merupakan efek domino dari kenaikan suku bunga oleh BI. Dampaknya, tingkat ketimpangan ekonomi atau Gini Rasio Jawa barat per Maret berada di angka 0,425 sehingga pemerataan ekonomi di Jabar tidak merata,” ungkapnya.
“Inflasi menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bahkan bukan tidak mungkin tingkat kemiskinan akan cenderung naik tinggi,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, ada 4 poin tuntutan yang disampaikan oleh KAMMI Jabar sebagai berikut.
- Mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk mencabut dan membatalkan keputusan Bank Indonesia tentang kenaikan suku bunga 6 persen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan intervensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara profesional dan independen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan intervensi dan tindakan untuk menurunkan tingkat inflasi di Jawa Barat.
- Mendesak Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri karena kebijakannya mengakibatkan inflasi tinggi dan kebutuhan pokok naik signifikan di Jawa Barat.
Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga menjadi 6 persen pada 23 Oktober 2023 lalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kurs Rupiah yang kian melemah akibat tekanan eksternal berupa ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.
Merespon hal itu, KAMMI Jabar telah mengirimkan surat kepada BI untuk berdialog pada November 2023. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada tanggapan dari BI.
KAMMI Jabar menganggap, hal itu sebagai sikap menutup diri dari partisipasi masyarakat dan tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Editor: Ainun Afifah
 melakukan aksi di depan Kantor Bank Indonesia (BI)){kind=link}