Jakarta, Oerban.com – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, mengingatkan pemerintah agar jangan sampai ada politik ‘Dagang Sapi’ dalam reshuffle kabinet kali ini. Isu reshuffle ramai dibincangkan dalam satu pekan terakhir menyusul peleburan Kemendikbud-Kemenristek menjadi satu, serta adanya pembentukan kementrian baru atau dalam hal ini kementrian investasi.
“Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas dan intelektualitas diperlukan. Ini harus jadi perhatian pak Jokowi,” Kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).
Lebih lanjut, dia berharap agar reshuffle tidak lagi jadi ajang mengatur ulang peta politik semata, namun harus ada keseriusan pemerintah dalam mengatur urusan publik. Karena sebagai seorang presiden, Mardani meyakini Jokowi punya visi, misi sampai target.
“Evaluasi harus mendengar dari berbagai pihak, publik tak ingin menteri yang diganti kelak adalah mereka yang sebenarnya sudah membangun fondasi kokoh. Mungkin yang bersangkutan tidak popular, tetapi sebenarnya sudah bekerja sangat keras. Evaluasi harus dilakukan dengan adil dan berbasis data yang akurat,” Ungkapnya.
Anggota komisi II DPR RI ini, mengakui jika reshuffle memang hak prerogatif Presiden. Tetapi menurutnya, tetap perlu penuh perhitungan dengan melihat efektifitas pemerintahan. Maka alangkah baiknya di bulan Ramadhan ini, kata dia, Pak Jokowi mengikuti reformasi birokrasi.
Di dalam momen isi reshuffle kali ini, Mardani menegaskan jika PKS akan tetap menjadi oposisi agar demokrasi Indonesia tetap sehat.
“Memang kita perlu pemerintahan yang kuat, tapi disaat yang sama oposisi yang tangguh juga diperlukan. Lolosnya Revisi UU KPK & UU Omnibus Law merupakan contoh tidak kuatnya oposisi di parlemen, check and balances pun kurang berjalan,” Jelasnya
“Dalam konteks demokrasi kita mengalami kerugian, semoga ini disadari rekan-rekan yang lain,” Imbuh Mardani.
Mardani juga meyakinkan bahwa PKS akan terus mencoba berkomunikasi dengan seluruh stake holder. Agar oposisi indoor bisa bekerja sama dengan outdoor, seperti mahasiswa, civil society, dan media. Demi menjaga jalannya pemerintahan.
“Monggo reshuffle, tapi pastikan hasilnya bermanfaat bagi rakyat, bagi percepatan penanganan Covid-19, perekonomian yang kian membaik, makin adil dan yang utama rakyat merasa negara hadir di negeri ini,” Pungkasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
