Ankara, Oerban.com – Di tengah perdebatan tentang amandemen konstitusi tentang kebebasan mengenakan jilbab, Ketua Parlemen Mustafa Şentop mengatakan politisi dari semua partai dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat menyetujui masalah tersebut.
Berbicara dalam sebuah wawancara televisi pada hari Senin, Şentop mengatakan dia percaya bahwa Parlemen akan memilih amandemen tersebut.
Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) yang berkuasa mengajukan proposal amandemen ke Şentop bulan lalu, dengan tanda tangan 366 anggota parlemen dari 600 kursi Parlemen.
Meskipun Partai AK dikreditkan dengan pencabutan larangan jilbab bertahun-tahun yang lalu, Partai Rakyat Republik (CHP), sebuah partai yang telah lama menentang pemakaian jilbab di Parlemen dan kantor-kantor publik, menghidupkan kembali isu tersebut Oktober lalu. CHP mengajukan proposal untuk mengabadikan hak dengan undang-undang, untuk menarik dukungan dari pemilih konservatif, menjelang pemilu 2023.
Şentop mengatakan keluarganya juga menjadi korban larangan jilbab, termasuk dua saudara perempuan dan sepupu di antara mereka yangharus putus sekolah di tahun senior mereka dan dikeluarkan karena mengenakan jilbab.
Tapi masalah ini diselesaikan pada tahun 2012 dengan kesepakatan publik bersama dan Turki mengadopsi pola pikir baru. Kecuali untuk kasus individu, ini adalah masalah yang harus diselesaikan, dengan itu Kılıçdaroğlu membuat proposal baru.
Faktanya, semua orang setuju akan perlunya solusi permanen untuk masalah ini Itu diselesaikan sebelumnya melalui undang-undang baru. Tetapi, hal tersebut berisiko karena undang-undang semata-mata tidak dapat memberi kebebasan karena undang-undang dapat dibatalkan di masa mendatang jika terjadi perubahan mayoritas di Parlemen.
“Jadi, amandemen konstitusi diperlukan. Saya melihat pihak-pihak telah menyetujui solusi seperti itu, jadi, saya yakin akan ada lebih dari 400 suara (diperlukan untuk implementasi) di Parlemen,” katanya.
Dia menunjukkan bahwa referendum akan diperlukan jika suara yang diperlukan tetap antara 360 dan 400 dan akan lebih baik untuk mengadakan referendum seperti itu secara paralel dengan pemilihan umum yang akan datang karena jadwal pemilihannya “ketat”. Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengumumkan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk mengadakan referendum mengenai masalah tersebut dan dapat diadakan pada hari yang sama dengan pemilihan umum.
Jilbab pernah menjadi sumber perselisihan yang mendalam di Turki, lembaga sekuler yang dulunya kuat melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan sekuler. Namun pertanyaan tersebut berhenti yang menimbulkan kontroversi setelah reformasi oleh Partai AK selama 20 tahun berkuasa.
Alih-alih RUU, Partai AK berusaha membuat amandemen konstitusi untuk menjamin hak memakai jilbab untuk selamanya. Meningkatkan taruhannya, Erdogan mengumumkan sebelumnya bahwa amandemen tersebut juga akan mencakup langkah-langkah untuk melindungi keluarga.
Wanita berjilbab Turki telah lama berjuang di bawah undang-undang yang mencegah mereka mengenakan jilbab di sekolah sebagai pelajar dan di institusi publik sebagai profesional, meskipun prevalensi wanita mengenakan jilbab di negara tersebut.
Larangan jilbab di Turki pertama kali diterapkan secara luas pada 1980-an tetapi menjadi lebih ketat setelah 1997 ketika militer memaksa pemerintah konservatif untuk mengundurkan diri dalam insiden yang kemudian dijuluki “kudeta postmodern” pada 28 Februari.
Parlemen mencabut larangan mahasiswi mengenakan jilbab di universitas pada tahun 2008 dalam lankah yang diperjuangkan oleh Erdoğan dan yang telah diupayakan oleh anggota parlemen CHP, termasuk Ketua CHP Kemal Kılıçdaroğlu, namun tidak berhasil untuk diblokir di Mahkamah Konstitusi.
Pada 2013, Turki mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab di lembaga negara di bawah reformasi yang menurut pemerintah dirancang untuk mendukung demokrasi.
Sumber: Daily Sabah
