Kota Jambi, Oerban.com – Pemilihan Raya (Pemira) Universitas Jambi (Unja) sudah di depan mata. Keputusan forum perwakilan BEM Fakultas akhir-akhir ini yang dilaksanakan pada ruang Rektorat Unja menuai banyak kontroversi. Dengan keputusan yang disepakati melalui mekanisme kongres, banyak golongan HIMA, OK, bahkan UKM merasa tidak dilibatkan dan tidak menerima terkait penentuan regulasi Pemira Unja tersebut.
“Himpunan Mahasiswa Prodi adalah element paling dasar bagi mahasiswa, wadah pertama mahasiswa dalam berproses, begitu juga dengan OK dan UKM. Per hari ini saya lihat setelah keputusan yang dikeluarkan dari beberapa perwakilan BEM Fakultas kemarin tidak merepresentasikan Mahasiswa Unja, dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam menimbang keputusan itu,” ujar Irham, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Unja.
“Jangan sampai Pemira yang dinantikan seluruh Mahasiswa Unja ini menjadi bahan kepentingan segelintir mahasiswa maupun OKP. Unja tidak hanya milik BEM Fakultas, dan Unja tidak hanya milik beberapa OKP, Unja dimiliki seluruh mahasiswa Universitas Jambi,” tambah Irham.
Irham menyebut, pada Jumat (24/1/2025), Himapol telah mengajukan Surat Audiensi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk mempertanyakan seputar regulasi Pemira Unja.
“Kami Himapol Unja akan melakukan audiensi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan terkait regulasi kongres yang booming akhir-akhir ini. Kami sebagai mahasiswa Ilmu Politik mempertanyakan atas dasar apa keputusan tersebut disepakati bersama. Berbicara Demokrasi, kesepakatan tentu harus didapatkan dari seluruh element mahasiswa baik BEM, Hima, Ok dan UKM di Unja ini,” kata Irham.
“Terkhusus kami, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, mempertanyakan regulasi kongres yang justru mengangkangi demokrasi Unja saat ini. Jika dinamakan Pemira yang Demokratis, maka seluruh mahasiswa Unja harus terlibat dalam pemilihan presiden mahasiswa. Mahasiswa Unja harus merasakan kembali memilih pemimpin baru mereka,” tegas Irham.
Irham menyebut bahwa dirinya telah berdiskusi dengan rekan-rekan pengurus Himapol terkait regulasi yang ada dan siap menawarkan Pemira yang LUBER JURDIL. Dengan itu, katanya, one man one vote menjadi solusi utama dalam menentukan demokrasi Unja ke depannya
Keputusan yang tidak Demokratis tersebut, ungkapnya, mengundang amarah dari banyaknya elemen Hima, OK dan UKM yang ada di Universitas Jambi.
“Saya telah berkoordinasi dengan sebagian Hima yang ada di Unja saat ini dan akan terus berkoordinasi dengan teman-teman Hima di lingkup Universitas Jambi. Dengan tidak dilibatkan dalam penentuan regulasi kemarin, menjadi awal kekecewaan mereka kepada pihak rektorat dan tim fasilitator. Per hari ini kami sepakat siap mengawal pemira Unja, jika tidak ada pertimbangan ke depan, kami siap turun melawan,” tegas Ketua Himapol.(*)
Editor: Ainun Afifah
