Jakarta, Oerban.com – Mantan Jubir KPK Febri Diansyah mengkritik Permen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Febri menilai langkah yang dikeluarkan oleh menteri ATR/BPN tersebut merupakan ide yang bagus, untuk mengubah sertifikat tanah kertas menjadi elektronik. Namun di samping itu, dirinya juga mengingatkan agar bisa belajar dari peristiwa KTP Elektronik.
“Mengubah kertas jadi elektronik itu bagus. Tapi belajar dari peristiwa kasus KTP Elektronik, baik dari aspek korupsi, pihak yang bisa akses data, kesiapan peralatan, kapasitas & integritas pegawai hingga validitas jauh lebih penting,” Kata Febri di akun twitternya pada Kamis (4/1).
Menurut Febri, dalam pengelolan kebijakan dan anggaran yang besar, sudah saatnya bagi masyarakat maupun pemerintah untuk menempatkan asesmen risiko korupsi sebagai hal utama.
“Dari banyak perkara korupsi terkait kebijakan dan anggaran yang besar, Saya pikir sudah saatnya kita lebih serius menempatkan ‘asesmen risiko korupsi’ sebagai hal utama. Dan, diumumkan karena menggunakan dana publik. Agar pencegahan korupsi tidak terjebak slogan dan seremonial semata.” Terang Febri.
Lebih lanjut, Febri meyakini jika ada beberapa perubahan di BPN tentang pelayanan publik pendaftaran tanah. Tapi menurutnya, jika ingin tahu apakah masih ada korupsi dalam proses pelayanan tersebut, dengan mudah bisa bertanya pada Notaris atau PPAT yang berhubungan dengan petugas.
“Poinnya, sebelum mengambil kebijakan yang berefek besar pada publik dengan anggaran sangat besar, maka segitu penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal. Proyek E-KTP cukuplah jadi pembelajaran,” Kata Febri.
“Apalagi Presiden belakangan giat ke daerah dorong proses penerbitan sertifikat, kan?” Imbuhnya.
Terakhir, Febri mengingatkan kepada KPK untuk terus memproses kasus korupsi KTP Elektronik. Karena menurutnya masih banyak nama-nama politikus dan swasta yang perlu dibaca-baca lagi.
“Kasus korupsi E-KTP ini sempurna melibatkan persekongkolan Politikus-Pebisnis & Birokrasi.” Tuturnya.
Editor: Renilda P Yolandini
