Kunker ke Bandung, Jokowi Dihadang Aksi Mahasiswa KAMMI Se Jawa Barat

Bandung, Oerban.com – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) PW Jawa Barat menggelar Aksi Selamatkan Demokrasi yang digelar di halaman Gedung Sate, Sabtu (3/2/2024).

Sebagaimana yang disampaikan Ketua PW KAMMI Jawa Barat, demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.

“Demokrasi hari ini sedang dalam ancaman bahaya. Dimulai dari putusan cacat etik Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparat negara dalam Pemilu, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan dan cawe-cawe presiden dalam Pemilu Presiden atau Pilpres,” tegas Agung Munandar ketua PW KAMMI Jawa Barat.

Baca juga: Gelar Diskusi Publik, KAMMI Jabar Cegah Potensi Kecurangan Pemilu Demi Demokrasi

“Mengingat kondisi hari ini, kiranya ini bukan lagi hal biasa dan remeh-temeh dalam sudut pandang bernegara kita, hal prinsipil dan aturan sudah dilabrak dan diobrak-abrik hanya untuk kepentingan kelompok. Sikap yang diperlihatkan dan dilakukan oleh bapak Jokowi sebagai presiden dalam melibatkan dirinya dan berpihak dalam konteks Pemilu yang seharusnya ia bersikap netral. Selain mencederai sistem demokrasi dan bernegara kita ini menjadi catatan yang kelam dalam ruang demokrasi kita, di mana terlihat ada trend yang mengarah kepada neo-totalitarianisme ke depan yang harus pukul mundur dan berbahaya di negara kita,” tutur Izus Salam Ketua KAMMI Kota Bandung.

Sungguh ironi yang terjadi saat ini, mobilisasi aparatur negara secara besar-besaran untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu juga merupakan tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca juga: Sahabat Erdogan Indonesia Adakan Palestina Camp, Berikut Timeline dan Link Pendaftarannya

Baca juga: Respons Pernyataan Jokowi, KAMMI Jabar Desak Presiden Mundur atau Cuti jika Ingin Kampanyenya

“Kenegarawanan Jokowi sebagai institusi kepresidenan rapuh dengan menyerukan dukungan dengan mobilisasi aparatur negara untuk mendukung pasangan calon tertentutertentu,” ujar Agung Munandar.

Ketua Bidang Kebijakan Publik, Yusron Hidayat menegaskan bahwa keberpihakan Jokowi sebagai presiden memang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan catatan tidak memanfaatkan fasilitas negara.

“Sebagai Presiden Netralitas seharusnya menjadi hal yang penting guna menjaga norma dan etika untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas serta menjaga kepercayaan rakyat,” ungkapnya.

“Kita harus lawan Tirani kekuasaan dan Selamatkan Demokrasi! Sebab hari ini lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol sedemikian rupa hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan dinasti,” tegas Agung Munandar.

Oleh sebab itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) PW Jawa Barat, menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan tindakan serta segala keputusan yang mencederai demokrasi. Presiden harus menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
2. Menuntut hak pilih rakyat dalam Pemilu 2024 dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan.
3. Menuntut Presiden dan Aparat negara untuk bersikap netral.
4. Menuntut Pemerintah berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara guna mempolitisasi kepentingan politik praktis.
5. Menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia terlibat untuk mengawasi dan mengawal ketat pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing. Sebab demokrasi kita sedang dalam ancaman tirani kekuasaan.(*)

Editor: Ainun Afifah