Bandung, Oerban.com – Pengurus Wilayah KAMMI Jawa Barat menggelar Diskusi Publik dengan tema “Potensi Kecurangan Pemilu, dan Ancaman Bagi Demokrasi” bertempat di Caffe Ganesha, Jalan Brigjend Katamso, Kota Bandung pada Jumat (1/2/2024).
Menurut Ketua PW KAMMI Jawa Barat, diskusi ini dilaksanakan karena kegelisahan bersama para pejabat negara yang secara terang-terangan menunjukkan potensi kecurangan.
“Masyarakat memilih pemimpin itu memilih negarawan, tapi kita lihat akhir-akhir ini, para menteri secara terbuka mengkampanyekan kandidat tertentu di forum yang seharusnya tidak boleh, belum lagi presiden dan pejabat lainnya,” kata Agung Munandar Ketua KAMMI Jawa Barat.
Menurut KAMMI Jabar langkah-langkah diskusi ini sebagai ikhtiar mahasiswa untuk menjaga kualitas demokrasi di tengah panas dan hiruk pikuk Pemilu 2024. Mahasiswa harus berperan aktif dalam upaya menjaga demokrasi.
Di gerakan mahasiswa sudah mengawal dengan melaporkan beberapa dugaan Pemilu di daerah, seperti laporan pelanggaran kampanye 3 kandidat capres dan 10 partai politik, bahkan 5 orang ASN yang di laporkan
Menyoroti politisasi bansos dan netralitas pejabat negara, Agung Munandar menyayangkan sikap yang tidak negarawan dilakukan oleh presiden dan jajarannya bahwa bansos ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak tumbuh.
“Kita liat berapa angka bansos yg diturunkan oleh pemerintah 468 triliun, jauh lebih besar dibandingkan saat pandemi, bahkan diturunkan di tengah kontestasi Pemilu dan ini rawan untuk dipolitisasi, dan ini menunjukkan bahwa ekonomi kita ga tumbuh,” tutup Agung Munandar.
Dalam diskusi ini hadir pula narasumber di antaranya: Ketua Pemuda ICMI Jabar Jalu Priambodo, Prof. Dr. Cecep Darmawan Guru Besar UPI dan M Hadiyan Rasyadi Kadep Advokasi PP KAMMI.
Dalam pemaparannya,Jalu Priambodo selaku ketua Pemuda ICMI Jabar mengatakan bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia hanya berada di angka 6,71 akan tetapi budaya poltik kita cenderung lemah sebab budaya politik masih memilih dan dapat diarahkan oleh kekuatan-kekuatan tertentu bukan karena gagasan.
“Bansos sendiri digunakan untuk dijadikan opini bahwa bansos seolah-olah atas kebaikan orang tertentu, sehingga dengan kondisi budaya poltik yang masih rendah, kemudian sesuatu yang berupaya mengeksploitasi begini akan dimanfaatkan, bahkan kemiskinan di Indonesia cenderung dipelihara oleh negara,” ujar Jalu Priambodo.
Sementara itu, Prof. Cecep Darmawan menyampaikan bahwa presiden harus negarawan dengan menjadi role model atau teladan bagi masyarakat dengan menjaga netralitas presiden demi menjaga kondusifitas pemilu.
“Netralitas dan independensi merupakan prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh presiden, akan menentukan legitimasi hasil pemilihan umum dan menentukan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu, apalagi Politisisasi bansos untuk kepentingan kampanye adalah perbuatan korup dan tidak beretika,” ujar Prof Cecep Darmawan.
Menurut Hadiyan kecurangan Pemilu bukanlah barang baru karena ini berulang-ulang bahwa ketika undang-undang pemilu ini cacat secara lahir karena harusnya kita bisa belajar dari pemilihan sebelumnya, bahwa intervensi pemerintah terhadap kebebasan mahasiswa sebagai bentuk pembungkaman demokrasi, apalagi banyak persekusi terhadap aksi mahasiswa. (*)
Editor: Ainun Afifah
