Oleh: Novri Arsal Ramadhan*
Oerban.com – Kebijakan larangan truk batu bara melintas di jalan nasional Provinsi Jambi mendapat respons yang beragam dan memunculkan berbagai opini. Secara umum, kebijakan ini dipandang positif oleh masyarakat karena berhasil mengurangi kemacetan parah dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, terutama di daerah padat dan jalur utama yang selama ini sering dilalui truk batu bara.
Tokoh masyarakat dan mahasiswa juga mendukung kebijakan ini karena memberikan kenyamanan dan mengurangi risiko kecelakaan yang selama ini cukup tinggi akibat banyaknya truk batu bara di jalan umum.
Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan serius, terutama dari sopir truk batu bara yang merasa dirugikan dan melakukan aksi protes hingga demo menuntut agar larangan dicabut karena berdampak pada penghasilan mereka.
Selain itu, ada kritik terhadap inkonsistensi kebijakan yang terkesan “cucuk cabut”, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpatuhan di lapangan. Ketidakjelasan dan perubahan kebijakan yang sering terjadi membuat sopir dan pengusaha tambang batu bara kerap mengabaikan larangan tersebut, bahkan diduga ada permainan antara sopir, pengusaha, dan aparat di lapangan.
Saya juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari pemerintah daerah agar kebijakan ini efektif. Instruksi gubernur yang sudah diterbitkan harus ditegakkan tanpa kompromi, dengan pengawasan ketat dan penindakan hukum yang nyata terhadap pelanggaran. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan jalan khusus batu bara sebagai solusi jangka panjang agar angkutan batu bara tidak lagi mengganggu jalan umum dan masyarakat sekitar.
Selain itu, ada usulan agar pemerintah melengkapi infrastruktur pendukung seperti pemasangan CCTV dan penyediaan sarana penyiram jalan untuk mengurangi debu dan polusi akibat truk batu bara, sekaligus memberikan pelayanan yang berimbang antara kepentingan pengusaha batu bara dan masyarakat pengguna jalan.
Secara keseluruhan, kebijakan larangan truk batu bara melintas di jalan nasional Jambi adalah langkah yang tepat untuk mengatasi kemacetan dan menjaga keselamatan masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penegakan hukum yang tegas, dan penyediaan alternatif infrastruktur yang memadai. Ketegasan pemimpin daerah menjadi kunci utama untuk memastikan aturan ini dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.
Saya berharap semoga pemerintah di Provinsi Jambi tanggap mendengarkan keluh kesah masyarakat, yang sudah menjadi tugas dari pemerintah.
*Penulis merupakan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi.
