Oleh : Mahyudi
Peneliti Studi Center for Indonesian Crisis Solution (STESIS) Jambi
Kembali benua biru bikin gaduh. Di saat semua sendi kehidupan lesu akibat pandemi Covid19 termasuk juga sektor industri minyak sawit, Uni Eropa (UE) gencar melakukan aksi mempersulit perdagangan produk sawit asal Indonesia. (bizlaw.id, 16 Juli 2020). UE dengan skema Renewable Energy Directive (RED) II konsisten ingin secara bertahap mengurangi konsumsi minyak sawit dan menghapusnya di tahun 2030. Lagi-lagi kampanye hitam minyak sawit menjadi strategi UE yang sejatinya adalah aksi perang dagang. Isu soal deforestasi, pelanggaran HAM dan hak ketenagakerjaan hingga aspek kesehatan semakin gencar tanpa ampun menghantam dunia perkelapa sawitan Indonesia yang akhir-akhir ini semakin lesu. Seakan awan mendung dan mimpi buruk masih betah berlama-lama menyapa industri sawit negeri penghasil sawit nomer wahid di dunia.
Kondisi yang kurang menguntungkan ini bukan saja menjadi momok bagi para pelaku usaha namun juga berpengaruh hingga ke periuk nasi para petani sawit di seluruh pelosok Indonesia.
Makanya jangan heran jika sering mendengar ocehan para petani yang bernostalgia era manis harga sawit di tahun 1998. Meskipun harus di akui bahwa kondisi perdagangan dan industri di masa itu tidak sekompleks saat ini.
Menurut penulis, masukan Duta Besar Indonesia untuk PBB– Hasan Kleib –sangat relevan dan menjadi ‘wajib’ di laksanakan. Gerakan perlawanan harus di gaungkan sebagai momentum kebangkitan industri kelapa sawit Indonesia. Pemerintah menjadi “panglima perang” dalam menghadapi gempuran negatif minyak sawit yang di motori oleh Uni Eropa berikut kolega-koleganya. Sebagai masukan, menurut Penulis setidaknya ada dua startegi perlawanan yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan stakeholder industri sawit. Yakni strategi lembut dan strategi keras dan Pemerintah beserta stakeholder industri sawit di rasa perlu melakukan serangan balasan dengan berupa strategi lembut (soft strategy) dan strategi keras (hard strategi) ini secara bersamaan sekaligus.
Untuk strategi lembut, kampanye positif tentang minyak sawit meliputi beberapa regulasi. Diantaranya pertama, semakin memantapkan kebijakan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) dalam semua skala usaha (baca; skala perkebunan rakyat hingga perusahaan) Tujuannya adalah untuk menjawab isu usang tentang deforestasi, emisi karbon dan pemanasan global, kandungan kolesterol yang sebenarnya sebagai topeng untuk menutupi motif bisnis atau perang dagang dan melindungi minyak nabati yang di produksi AS, Eropa dan kroni-kroninya. Dengan komitmen kuat penerapan ISPO dan RSPO menjadi modal positif untuk terus digaungkan pada dunia bahwa industri minyak sawit Indonesia sudah menjalani prinsip-prinsip lestari.
Kedua, memperkuat Indonesia Trade Promotion Centre (IPTC) sebagai badan khusus promotor minyak sawit. Badan ini berdiri sendiri dan bertugas melakukan promosi gencar minyak sawit di negara-negara yang memiliki regulasi negatif terhadap minyak sawit khususnya Eropa dan AS. Badan ini bergerak mengkolaborasikan elemen pemerintah maupun swasta. Badan ini bekerja menampilkan wajah sawit Indonesia yang ramah lingkungan, memenuhi standar kesehatan berbasis pada hasil-hasil kajian ilmiah dari lembaga-lembaga penelitian resmi. Penulis yakin, jika badan ini berjalan dengan baik maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk membalikkan logika negara-negara anti sawit untuk menerima minyak sawit.
Ketiga, Indonesia dan Malaysia bersatu. Mempercepat langkah strategis dan teknis kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara hendaknya segera bertemu kembali guna membicarakan hal-hal krusial dalam mengantisipasi kampanye negatif industri minyak sawit sebagaimana seruan PM Mahattir di tahun 2018 yang lalu. Ini langkah penting karena sebagai produsen utama minyak sawit, kedua negara adalah pihak yang paling di rugikan atas kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan AS. Dan sangatlah wajar jika dalam perang dagang yang brutal ini diperlukan kompatriot yang memiliki kepentingan sama agar lebih kuat dan mempercepat mencapai tujuan.
