Jakarta, Oerban.com – komisi IV DPR RI Renny Astuti menyampaikan, saat ini para petani di kawasan food estate masih dibiayai oleh pemerintah. Namun, nantinya akan ada kesepakatan dengan pihak swasta dan perbankan untuk membantu pembiayaan bagi para petani di food estate, sehingga tidak lagi ditanggung pemerintah.
“Penjelasan Dirjen Hortikultura tadi, kami mendengarkan bahwa untuk sementara ini memang mereka masih menggunakan semua dana dari pemerintah. Tapi kedepannya nanti akan ada MoU atau kesepakatan dengan pihak swasta. Nantinya pembiayaan juga akan dibantu oleh swasta dan perbankan,” tutur Renny di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (25/3).
Setelah 2 sampai dengan 3 tahun, lanjutnya, pemerintah membebaskan para petani untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta langsung. Saat ini sendiri sudah ada beberapa kesepakatan dengan 3 bank swasta, sehingga para petani dapat memanfaatkan modal tersebut dengan terukur dan tentunya dengan bunga yang sangat ringan.
Diketahui, pemerintah juga telah membekali para petani dengan peralatan yang cukup memadai seperti buldoser dan traktor. Selain itu pemerintah juga menyiapkan tempat penyimpanan serta pupuk dan bibit. “Jadi masyarakat hanya tinggal mengerjakan saja, seperti itu,” ucap Renny.
Politisi Fraksi Gerindra ini berharap, setelah bantuan pemerintah diberhentikan, para petani dapat terus mengembangkan dan memanfaatkan lahan pertaniannya semaksimal mungkin.
Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah, mengatakan jika sudah saatnya food estate menjadi kawasan khusus produksi pangan berskala luas dan terpadu berbasis hortikultura, mencakup aspek dari hulu ke hilir. Tentunya hal tersebut juga harus didukung dengan berbagai strategi dan kebijakan yang progresif, terencana dan terukur.
“Kalau ini bisa produksi, no more impor dari China. Impornya dari Sumatera Utara untuk Indonesia gitu. Jadi jawa mengimpor bahan makanan hortikultura seperti bawang merah, bawang putih, kentang, dan kopi itu dari Sumatera Utara bukan dari Tiongkok,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKB ini optimis dengan adanya kerja-kerja hebat, sehingga hasil produksi pangan akan menjadi baik. Ia juga menekankan agar program food estate dari hulu hingga hilirnya harus benar-benar dipastikan berjalan lancar. Karena memang tidak mudah memahami aspek-aspek agrikulturnya, butuh upaya ekstra.
“Kalau memang ingin sukses ketahanan dan kemandirian pangan, pasti bisa kita lakukan. Komisi IV DPR RI secara politik perlu juga memberikan dukungan dan pengawasan agar ini bisa berhasil,” Tegasnya.
Mendukung penuh hal itu, ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini meminta agar program food estate bisa dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh.
Erma menilai bahwa memang keberhasilan dari program ini tidak semata hanya ditentukan oleh satu Kementerian Pertanian semata. Namun juga harus ada campur tangan kementerian/lembaga lainnya.
Seperti Kementerian PUPR, dimana para petani mengeluhkan infrastruktur yang masih belum memadai, termasuk perbaikan irigasi yang menjadi wewenang Kementerian PUPR.
Lalu Kemudian Kementerian Perdagangan, karena setelah program food estate ini berhasil, artinya mampu menghasilkan padi yang banyak, tentu harus ada langkah selanjutnya yaitu penyerapan dan pendistribusian.
“Dengan kata lain, kalau sudah panen terus ngapain dan mau diapakan? Oleh karenanya perlu berkesinambungan dan menyeluruh,” papar Erma.
Lebih lanjut, Erma berharap agar program ini tidak hanya meningkatkan produksi beras, tetapi juga bisa menyejahterakan hidup masyarakat yang notabene sebagai petani dan nelayan. Hingga pada akhirnya pelaksanaan program ini bisa menjadi model percontohan untuk kawasan pengembangan lumbung pangan nasional.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
