Muaro Jambi, Oerban.com – Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi didampingi oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Forum Discussion Group (FGD) selama 5 hari dari 8-12 April 2019 mengenai Pengawalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kegiatan KSTM Provinsi Jambi, menuju good government dan clean government (11 April 2019).
FGD bertujuan untuk pengawalan kegiatan peningkatan kompensi dalam rangka penumbuhan Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) yang sedang dilaksanakan di BPP Jambi. FGD dihadiri oleh 18 orang yang berasal dari pegawai BPP Jambi dengan narasumber langsung dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Pusat yaitu Bapak Mulyadi, S.Pt, Ibu Nurul Nugrahaningrum, SE.Ak.,MSi, dan Ibu Eva Ratna Sugiharti, SP.
“Kegiatan ini merupakan pengawalan terhadap kegiatan KSTM yang sedang dilakukan” ujar Kasubbag Tata Usaha, Bpk. Nugroho Setyowibowo, S.Si, M.Si saat membuka kegiatan ini didampingi oleh Kasi Program dan Evaluasi, Bpk. Purnadi, SP. MP.
Peningkatan maturitas SPIP ini dilakukan melalui pembinaan, evaluasi, audit tujuan tertentu, audit investigasi oleh Inspektorat Jenderal sendiri. “Inspektorat Jenderal berupaya meningkatan kualitas pengelolaan pengawasan melalui peningkatan level kapabilitas pengawasannya” tutur Ibu Nurul Nugrahaningrum, SE. Ak. MM. Irjen Kementan juga telah mempersiapkan template dalam pengawasan ini yang berisi definisi kegiatan, resiko, dan aktivitas pengendalian. Ada beberapa metode yang diterapkan dalam hal ini, diantaranya e-audit, e-pengawalan, e-laporan keuangan, e-evaluasi, dan e-tujuan tertentu.
Ibu Nurul Nugrahaningrum, SE, AK. MM juga menuturkan bahwa dalam kegiatan penumbuhan KSTM melalui pengadaan ternak, pakan, kandang, obat-obatan dan vitamin ternak terutama ayam buras membutuhkan pertanggungjawaban laporan kegiatan yang baik.
Para peserta FGD juga diberikan Kuisioner yang harus diisi dan dilengkapi. “Dalam FGD ini juga diinformasikan bagaimana cara merumuskan definisi kegiatan, output kegiatan, proses bisnis, dan resiko yang mungkin terjadi agar pengawalan SPIP dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku” Bapak Mulyadi, S.Pt menambahkan. (TIM)
