Jakarta, Oerban.com – Fraksi Partai NasDem DPR RI mengharapkan desain fiskal RAPBN 2023 mampu mengakselerasi agenda ketahanan pangan dan energi dalam mendorong ekonomi berkualitas yang menyentuh segala lapisan masyarakat. Ketahanan pangan yang dimaksud harus fokus pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan UMKM.
“Sektor tersebut adalah sektor padat karya yang melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar dan bertumpu pada wilayah pedesaan serta masyarakat lapisan bawah,” kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8) menanggapi RUU tentang APBN 2023 serta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (16/8).
Untuk itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI memandang penting agar ada subsidi yang langsung ditujukan kepada petani. Itu harus dilakukan untuk menggenjot produksi dan mempertahankan swasembada pangan nasional sehingga harga di pasaran akan terus stabil, laju inflasi teredam, dan kita terhindar dari krisis pangan.
“Bukan hanya itu. Fraksi Partai NasDem DPR RI juga berharap pemerintah mampu mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, dengan mengalihkan subsidi BBM ke subsidi industri energi baru terbarukan. Hal itu penting supaya lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati dan dalam jangka panjang akan menghemat APBN,” imbuh Roberth.
Fraksi Partai NasDem DPR RI juga berpendapat, indikator makro ekonomi dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% memang cukup realistis. Pertumbuhan di atas 5% memang sebuah keharusan agar lepas dari middle income trap.
Akan tetapi, imbuh Roberth, menurut Fraksi Partai NasDem DPR RI, pemerintah terlalu optimistis. Harus diantisipasi potensi penurunan permintaan ekspor karena pelambatan ekonomi global.
“Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang telah tertekan oleh tingginya inflasi,” imbuhnya.
Meski target inflasi 3,3% sudah cukup tepat, Fraksi Partai NasDem DPR RI berpandangan, pemerintah harus ingat bahwa inflasi pada Juli 2022 telah mencapai 4,94%. Inflasi dari sisi penawaran harus diperhatikan. Peningkatan indeks harga produsen telah mencapai 11,7% secara tahunan pada kuartal II/2022 adalah indikasi awal potensi terjadi lonjakan harga akibat meningkatnya harga komoditas dunia dan gangguan rantai pasok.
“Pemerintah harus menyediakan skenario mitigasi risiko bila target inflasi meleset supaya konsolidasi fiskal dapat diukur dengan baik,” tandasnya.
Kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, menurut Fraksi Partai NasDem DPR RI, menstimulasi pelaku pasar untuk menukarkan mata uangnya ke USD sebagai upaya melindungi nilai dan menekan kurs mata uang emerging market termasuk Rupiah.
Fraksi Partai NasDem DPR RI memahami bahwa target rata-rata nilai tukar sebesar Rp14.750 per US Dollar sudah cukup realistis. Namun, pemerintah harus mampu mengambil keuntungan dari situasi ini dengan menggenjot surplus neraca perdagangan Indonesia untuk komoditas pertanian pasca tercapainya swasembada pangan tahun ini.
Fraksi Partai NasDem DPR RI juga mempertanyakan mitigasi risiko yang disiapkan pemerintah dalam menghadapi skenario meningkatnya permintaan terhadap minyak dunia yang melampaui jumlah pasokan pada tahun 2023, berbarengan dengan gejolak geopolitik global. Pemerintah terlalu optimistis dalam menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia US$90 per barel.
Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap, pemerintah lebih agresif dalam melakukan aktivitas pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional.
“Hal itu mengingat kondisi mayoritas ladang minyak dan gas bumi telah melewati masa puncak produksi,” ujar Legislator NasDem dari Dapil Papua itu.
Mengenai kebijakan fiskal, kata Roberth, Fraksi Partai NasDem DPR RI menganggap target penerimaan sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun cukup realistis.
Namun demikian, lanjut Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu, pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan dari pajak dengan meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) pada level 10% sehingga dapat mempertahankan surplus keseimbangan primer APBN.
Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kinerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang baru dibentuk melalui UU Cipta Kerja sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan negara.
Mengenai kenaikan target belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, alokasi transfer daerah sebesar Rp811,7 triliun, Fraksi Partai NasDem DPR RI menilai sudah tepat dalam upaya menyediakan ruang fiskal yang memadai dalam mengantisipasi gejolak ketidakpastian di masa yang akan datang.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap pemerintah mampu menghasilkan multiplier effect kuat terhadap perekonomian terutama dengan memaksimalkan belanja negara untuk produk dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden untuk mengoptimalkan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri) dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bentuk keberpihakan negara pada industri nasional,” tutup Roberth.(*)
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
