Rabat, Oerban.com – Maroko akan melakukan normalisasi hubungannya dengan Israel setelah sebelumnya beberapa negara arab kembali kerjasama dengan Israel. Trump mengumumkan negara Arab terbaru Maroko untuk menormalkan hubungan dengan Israel. (17/12/2020)
Israel dan Maroko telah sepakat untuk menormalkan hubungan, kata Presiden AS Donald Trump Kamis (17/12), menandai perjanjian Arab-Israel keempat dalam empat bulan. Sebagai bagian dari kesepakatan yang diumumkan menjelang akhir masa jabatan Trump, Amerika Serikat akan mengakui klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat yang disengketakan.
Trump mengatakan Israel dan Maroko akan memulihkan hubungan diplomatik dan lainnya, termasuk pembukaan kembali segera kantor penghubung di Tel Aviv dan Rabat dan akhirnya pembukaan kedutaan besar. Pejabat AS mengatakan akan ada hak penerbangan bersama untuk maskapai penerbangan.
Gedung Putih mengatakan Trump dan Raja Maroko Mohammed VI telah setuju bahwa Maroko akan “melanjutkan hubungan diplomatik antara Maroko dan Israel dan memperluas kerja sama ekonomi dan budaya untuk memajukan stabilitas regional.”
“Terobosan sejarah lagi hari ini! Dua sekutu utama kami Israel dan kerajaan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh – sebuah terobosan besar untuk perdamaian di Timur Tengah! ” Cuit Trump.
AS akan mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat, bekas wilayah Spanyol di Afrika Utara di mana perselisihan berkepanjangan telah membingungkan negosiator internasional selama beberapa dekade. Trump mencatat bahwa Maroko adalah negara pertama yang mengakui AS sebagai negara merdeka hanya setahun setelah AS mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris pada 1776.
“Karena itu sudah sepatutnya kita mengakui kedaulatan mereka atas Sahara Barat,” kata Trump.
Kesepakatan itu adalah hasil pembicaraan yang dilakukan oleh penasihat senior presiden, menantu Jared Kushner, dan kepala negosiator internasionalnya, Avi Berkowitz. “Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi rakyat Israel dan Maroko. Ini semakin meningkatkan keamanan Israel, sekaligus menciptakan peluang bagi Maroko dan Israel untuk memperdalam hubungan ekonomi mereka dan meningkatkan kehidupan rakyat mereka, ”kata Kushner.
Maroko adalah negara Arab keempat yang mengakui Israel ketika pemerintahan Trump berupaya memperluas kerangka kerja diplomatik yang dimulai selama musim panas dengan kesepakatan antara negara Yahudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Bahrain dan Sudan telah mengikuti langkah tersebut dan pejabat administrasi juga telah mencoba untuk membawa Arab Saudi ke dalam kelompok tersebut.
“Ini akan menjadi kedamaian yang sangat hangat. Perdamaian tidak pernah – cahaya kedamaian pada hari Hanukkah ini tidak pernah – bersinar lebih terang dari hari ini di Timur Tengah, ”Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan, merujuk pada liburan delapan hari Yahudi yang dimulai pada Kamis malam.
Kushner mengatakan kepada wartawan selama panggilan konferensi bahwa tidak dapat dihindari bahwa Arab Saudi pada akhirnya akan mencapai kesepakatan serupa dengan Israel. Seorang pejabat AS yang dikutip oleh Reuters mengatakan bahwa Saudi kemungkinan akan menunggu sampai Biden mengambil alih sebelum mengambil langkah tersebut.
UEA menyambut baik keputusan Maroko, putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan menulis di Twitter.
“Langkah ini, langkah berdaulat, berkontribusi untuk memperkuat pencarian bersama kita untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang adil dan abadi di kawasan itu,” kata Al-Nahyan.
Kesepakatan itu telah menarik kecaman luas dari warga Palestina, yang mengatakan kesepakatan itu mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina.
“Presiden menegaskan kembali dukungannya untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas perselisihan atas wilayah Sahara Barat dan dengan demikian presiden mengakui kedaulatan Maroko atas seluruh wilayah Sahara Barat,” kata Gedung Putih.
Semua negara ini secara geografis jauh dari konflik Israel-Palestina, membuatnya lebih mudah untuk mencapai kesepakatan dengan Israel dan AS untuk kepentingan khusus mereka sendiri. Maroko juga memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi, yang telah memberikan dukungan diam-diam pada proses normalisasi dengan Israel, bahkan pada saat perdamaian dengan Palestina terhenti.
Raja Maroko Mohammed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa Rabat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, kata pernyataan pengadilan kerajaan.
Raja menambahkan bahwa negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi dan komprehensif untuk konflik tersebut.
Dosa politik
Bassam Al-Salhe, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengutuk kesepakatan itu, seperti yang dilakukan pejabat Palestina dengan perjanjian normalisasi Israel sebelumnya dengan UEA, Bahrain dan Sudan.
“Setiap mundur orang Arab dari inisiatif perdamaian Arab (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan permusuhan Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina,” kata Al-Salhe. Reuters.
Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, juga dengan cepat menolak kesepakatan tersebut.
“Ini adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresi terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan permukimannya, ”kata juru bicara Hamas Hazem Qassem.
Maroko, negara dengan sejarah Yahudi berabad-abad, telah lama dikabarkan siap menjalin hubungan dengan Israel.
Sebelum berdirinya Israel pada tahun 1948, Maroko adalah rumah bagi populasi Yahudi yang besar, banyak dari leluhurnya bermigrasi ke Afrika Utara dari Spanyol dan Portugal selama Inkuisisi Spanyol. Saat ini, ratusan ribu orang Yahudi Israel menelusuri garis keturunan mereka hingga Maroko, menjadikannya salah satu sektor masyarakat Israel terbesar di negara itu. Sebuah komunitas kecil Yahudi, diperkirakan berjumlah beberapa ribu orang, terus tinggal di Maroko.
Maroko selama bertahun-tahun memiliki hubungan informal dengan Israel. Mereka menjalin hubungan diplomatik tingkat rendah selama 1990-an setelah perjanjian perdamaian sementara Israel dengan Palestina, tetapi hubungan itu ditangguhkan setelah pecahnya pemberontakan Palestina kedua pada tahun 2000.
Sejak itu, hubungan informal terus berlanjut, dan diperkirakan 50.000 orang Israel melakukan perjalanan ke Maroko setiap tahun dalam perjalanan untuk belajar tentang komunitas Yahudi dan menelusuri kembali sejarah keluarga mereka.
Dukungan AS untuk klaim Maroko di Sahara Barat telah lama menjadi rumor, tetapi belum dikonfirmasi, tawar-menawar dalam pembicaraan tentang hubungan diplomatik. Maroko telah mengklaim daerah gurun yang luas itu sebagai “provinsi selatan” sejak 1975 karena Front Polisario, yang berbasis di Aljazair selatan, menginginkan kemerdekaannya. Masalah baru-baru ini dengan Polisario membawa masalah ini kembali menjadi berita utama.
Presiden terpilih Joe Biden, yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari, akan menghadapi keputusan apakah akan menerima kesepakatan AS di Sahara Barat, yang belum pernah dilakukan oleh negara Barat lainnya.
Sementara Biden diperkirakan akan mengalihkan kebijakan luar negeri AS dari postur “America First” Trump, Demokrat telah mengindikasikan dia akan melanjutkan pengejaran apa yang disebut Trump sebagai “Kesepakatan Abraham” antara Israel dan negara-negara Arab dan Muslim.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik perjanjian Israel-Maroko tetapi tetap memberikan penilaian di Sahara Barat, menurut seorang juru bicara.
Seorang perwakilan dari gerakan kemerdekaan Front Polisario untuk Sahara Barat mengatakan “sangat menyesalkan” keputusan AS untuk mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut, menambahkan keputusan itu “aneh tetapi tidak mengejutkan.”
“Ini tidak akan mengubah satu inci pun dari realitas konflik dan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri,” kata perwakilan Polisario untuk Eropa, Oubi Bchraya, seperti dikutip Reuters. Polisario akan melanjutkan perjuangannya.
Sementara Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
“Jangan sampai karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, misalnya, kita sebagai bangsa mengorbankan apa yang telah menjadi sikap dan kepribadian serta keyakinan kita selama ini,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim lewat keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.
Untuk itu, MUI meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri dan untuk terus berjuang di pentas dunia bagi kemerdekaan rakyat palestina. “MUI akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel,” ujarnya.
Sumber : daily sabah
Penulis : Tim Redaksi
