Kota Jambi, Oerban.com – Sejak disahkannya menjadi partai politik oleh kemenkumham pada tanggal 2 juni 2020 yang lalu, partai baru besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah ini tidak ingin menyiakan kesempatan yang ada. Meski masih begitu muda dari segi umur, pun juga dalam tataran pemerintahan tidak begitu kuat, tapi partai yang identik dengan warna biru ini terlihat begitu percaya diri, terbukti dengan kesungguhannya untuk ikut hadir mewarnai kontestasi pilkada serentak tahun ini.
Dari 270 pilkada yang akan digelar pada 9 desember nanti, partai gelora telah menandatangani SK dukungan kepada 177 kepala dan wakil kepala di berbagai daerah. Dengan persentasi keikutsertaan sebagai berikut, 100 persen untuk Pilgub, 70 persen untuk Pilwakot, dan 62 persen untuk Pilbup.
Selain dari partai gelora, pilkada tahun ini juga diwarnai dengan hadirnya bencana pandemi Covid-19. Di mana pada satu sisi, pandemi ini bisa menjadi momentum bagi beberapa kepala daerah untuk menaikan elektabilitasnya. Sebelum pilkada serentak berlangsung, para kepala daerah terus berlomba-lomba untuk membuktikan kelayakannya, bagi yang mampu menekan angka penyebaran akan dinilai berhasil, begitupun sebaliknya.
Untuk saat ini sendiri, isu mengenai Covid-19 sudah tidak menarik lagi untuk diperbincangkan, walaupun efek dari virus tersebut masih tetap sama. Ini disebabkan karena dunia perpolitikan Indonesia sedang ramai-ramainya dengan isu omnibus law, ratusan hingga ribuan massa turun ke jalan untuk menuntut pencabutan UU yang telah di sahkan secara senyap tersebut, dan hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, massa yang berdemonstrasi tersebut terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis lingkungan hidup, hingga para pelajar pun juga turut serta.
Sama seperti isu Covid-19, isu Omnibus Law juga dimanfaatkan bagi mereka yang punya kepentingan. Jika kita analisis lebih dalam, banyak kontradiksi yang terjadi antara para pengurus pusat partai yang mendukung pengesahan, dengan para pengurus yang ada di tingkat wilayah ataupun daerah. Sebenarnya masyarakat sudah sangat muak dengan sandiwara yang berulang-ulang, terlalu banyak rekam jejak buruk para pemangku kekuasaan yang ada di negeri ini.
Sebagai partai baru, gelora menjadi sebuah cahaya di ujung lorong gelap, cahaya yang akan menuntun rakyat Indonesia untuk keluar dari ketidakpastian nasibnya sendiri.
“Memang harus diakui jika pilkada tahun 2020 ini sedikit berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, permasalahan-permasalahan semacam pembelahan para pendukung dan konflik horizontal, akan semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19”. Kata Mahyudi selaku ketua DPW Gelora Jambi, saat dimintai tanggapan mengenai Pilkada tahun ini via telepon.
Mengenai permasalahan pro dan kontra diadakannya pilkada tahun ini. Mahyudi mengatakan jika partainya tidak berdiri pada posisi pro dan kontra, namun sebagai suatu entitas politik yang sah dan telah dikukuhkan oleh kemenkumham, partainya tetap mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah dan DPR-RI, guna memberikan partisipasi terbaik dalam proses demokrasi nanti.
“Pandemi ini sebenarnya menjadi Challange tersendiri bagi pemerintah, menyelesaikan pilkada dengan semaksimal dan seefektif mungkin misalnya. Karena jika ditunda, akan banyak Plt-Plt yang menggantikan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini akan menjadi sebuah kendala tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahan, karena memang kewenangan Plt itu tidak seluas pemimpin yang dipilih secara sah”. Tambahnya.
Yang membuat Pilkada tahun ini sedikit menarik di Provinsi Jambi adalah, para calon Gubernur yang sedang bertarung Merupakan pemimpin di daerahnya masing-masing atau petahana. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya politisasi birokrasi.
Penulis : Zuandanu. P
Editor : Renilda. PY