Oerban.com – PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa pemindahan paksa warga sipil di Jalur Gaza bisa melanggar hukum internasional karena memperingatkan Israel terhadap tindakan semacam itu.
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan evakuasi sementara yang sah terhadap warga sipil datang dengan kewajiban terhadap Israel, yang, kata badan yang berbasis di Jenewa itu, tampaknya tidak berusaha untuk memenuhinya.
Israel telah menuntut agar penduduk Gaza utara pergi ke selatan, berharap untuk membersihkan daerah warga sipil dalam persiapan untuk serangan darat perkotaan yang berbahaya.
“Kami memiliki kekhawatiran besar tentang jumlah korban pada warga sipil dalam beberapa hari mendatang. Operasi militer tidak menunjukkan tanda-tanda mereda,” kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani dalam jumpa media.
“Hukum internasional mensyaratkan bahwa setiap evakuasi sementara yang sah oleh Israel, sebagai kekuatan pendudukan, dari suatu daerah atas dasar keamanan penduduk atau alasan militer yang penting harus disertai dengan penyediaan akomodasi yang layak untuk semua pengungsi, yang dilakukan di bawah kondisi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan.
“Tampaknya tidak ada upaya oleh Israel untuk memastikan ini bagi 1,1 juta warga sipil yang diperintahkan untuk pindah.”
“Kami khawatir bahwa perintah ini dikombinasikan dengan pengenaan ‘pengepungan total’ di Gaza mungkin tidak dianggap sebagai evakuasi sementara yang sah dan karena itu akan berarti pemindahan paksa warga sipil – yang melanggar hukum internasional.”
Israel meluncurkan pemboman udara ganas di Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.
Lebih dari 2.800 warga Palestina, sebagian besar warga sipil telah tewas di Gaza, sementara Israel melaporkan korban tewas 1.400.
Israel juga telah mengerahkan puluhan ribu tentara ke perbatasan dalam persiapan untuk serangan darat skala penuh.
