Oleh : Mahyudi
Peneliti Studi Center for Indonesian Crisis Solution (STESIS) Jambi
Diawali dengan share tulisan “Melawan Diskriminasi Benua Biru” (Oerban.com, 17 Juli 2020) kepada salah seorang senior yang di selingi dengan diskusi ringan, tetiba saya menghela nafas berat ketika Senior saya tersebut mengirimkan artikel berita tentang bencana banjir di Luwu Utara Sulawesi Selatan. Secara pribadi, empati yang mendalam dan rasa duka atas bencana banjir di Luwu Utara tersebut. Tentunya siapapun tidak ada yang ingin ditimpa bencana yang selalu mengakibatkan kerugian materi dan immateri bahkan korban kehilangan nyawa. Semoga saudara-saudaraku di Luwu Utara segera bangkit dari keterpurukan. Aamiin
“Banjir di Luwu Utara, Pemerintah Akui Di Picu Pembukaan Lahan Sawit” (Tirto.id, 19 Juli 2020). Ini judul berita yang menyebabkan saya menghela nafas dengan berat. Kenapa, karena beberapa hari yang lalu, saya baru saja menulis soal strategi menghadapi kampanye hitam industri sawit Indonesia. Berbicara soal bahwa perlu gerakan perlawanan atas aksi diskriminasi asing terhadap produk minyak nabati sawit. Berteriak lantang “LAWAN” kepada pihak yang ingin menghambat laju masa depan salah satu pondasi ekonomi Indonesia.
Menurut saya, Pemerintah harus lugas dalam sepenuh hati dalam menjaga industri yang di klaim sebagai komoditas strategis. Sebagaimana yang di rilis di laman BPDP Sawit, 29 April 2019 bahwa kelapa sawit komoditas strategis Indonesia karena perannya yang besar bagi pembangunan ekonomi. Industri padat karya karena menyerap jutaan tenaga kerja. Total ekspor terus meningkat, mendorong 3,5 % dari total PDB dan yang teranyar menjamin keamanan energi 9,1 juta kiloliter sejak penerapan mandatori biodiesel tahun 2015. Dan masih banyak lagi list keunggulan industri sawit yang membuat benua biru dan kompradornya mati-matian melindungi industri minyak nabati yang kalah secara ekonomis maupun ekologis dari minyak sawit.
Jika Pemerintah benar-benar serius melindungi komoditas strategis ini, maka perlu kesatuan persepsi dan langkah dari segenap semua komponen pemerintahan. Secara utuh lintas sektor birokrasi pemerintahan bahu-membahu menjalankan aksi kampanye positif sawit. Bukan justru menganggap sebagai tugas sektoral perkebunan semata. Jika persepsi ini dipahami dengan baik, tentu statemen salah seorang oknum di KLHK soal alih fungsi lahan berupa perkebunan kelapa sawit tidak akan muncul. Maksud saya, bukan bermaksud menyembunyikan fakta namun perlu di sampaikan dalam penyajian statemen yang lebih diplomatis. Tidak to the point yang justru mengkristalkan persepsi sawit merusak lingkungan di khalayak.
Tanpa di sadari statemen oknum tersebut justru melahirkan narasi berita yang bernuansa sentimen kelapa sawit yang bisa menjadi amunisi baru buat kelompok anti sawit. Atau secara tak sengaja menjadi “kompor” buat publik untuk mendisreditkan sawit. Ujungnya mengaburkan semua upaya kampanye positif sawit yang telah bertahun di galang oleh para stakeholder industri sawit, seperti BPDP Sawit, Dirjenbun, GAPKI dan lainnya. Idealnya para pejabat di pemerintahan harus lebih hati-hati berkomentar ke publik jika berkaitan dengan sawit. Bijak dalam menyampaikan rilis resmi. Karena pada kenyataannya industri sawit Indonesia terus berbenah. Regulasi maupun teknis operasional terus melakukan perbaikan kearah yang lebih baik. Best Manufacturing Practice (BMP) terus dilakukan dengan bersandarkan pada prinsip-prinsip lestari atau berkelanjutan.
Menghadapi kenyataan ini, saya sempat terpikir apakah perlu di adakan training public relation (PR) buat seluruh jubir pemerintah di setiap level birokrasi? Dalam training PR tersebut perlu di masukkan materi tentang sawit sebagai komoditas strategis Indonesia yang harus di lindungi dan di pertahankan. Atau kalau ingin ekstrem materi kampanye positif sawit menjadi materi wajib dalam setiap pelatihanan para birokrat di semua level dan semua instansi. Harapannya tentu semua level mesin birokrasi dalam negeri satu persepsi akan hal ini, maka selanjutnya akan lebih mudah membentuk imunitas terhadap semua narasi negatif tentang sawit. Next step secara perlahan namun pasti setiap warga negara akan sadar bahwa komoditas sawit adalah “nafas hidup” buat ekonomi Indonesia. Memang tidak mudah menimbulkan rasa kesatuan pesepsi yang kuat di republik ini. Sebuah langkah sulit, namun layak di coba. Dan hemat Saya, materi kampanye positif sawit memang perlu masuk dalam birokrasi.
Diakhir tulisan ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa bukan bermaksud tidak berempati terhadap bencana Luwu Utara, namun sebagai upaya menyoroti sisi kontradiktif yang mungkin tidak sengaja dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan. Atau bisa juga ini sebagai salah satu contoh ego sektoral antar instansi pemerintahan. Namun sengaja atau tidak sengaja, “perang” ego atau tidak, Industri sawit sebagai sektor masa depan Indonesia menjaganya dari gempuran black campaign pihak asing plus para komprador anti sawitnya (baca; buzzerRp) yang rela menjual idealisme demi lembaran merah rupiah. Dan satu kalimat dari Saya, Jayalah Sawit Indonesia.
