Mumbai, Oerban.com – Sebuah rapat umum besar-besaran diadakan oleh puluhan ribu petani di India untuk memprotes undang-undang pertanian baru pada hari Minggu lalu, mereka berkampanye melawan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa dalam jajak pendapat utama negara bagian
Kelompok-kelompok tani mengadakan pertemuan di kota Muzaffarnagar, di negara bagian utara Uttar Pradesh, negara bagian terpadat dan panas secara politik di India karena akan mengadakan pemilihan tahun depan.
Petani menuntut pencabutan tiga undang-undang kontroversial yang mereka katakan akan mengancam mata pencaharian mereka.
“Petani, pekerja, dan rakyat marah, alangkah baiknya jika pemerintah memahami pesan dari demonstrasi besar ini. Bertentangan dengan apa yang dikatakan pemerintah, gerakan kami tidak kehilangan tenaga, hanya mengumpulkan lebih banyak momentum hari ini,” pemimpin petani Rakesh Tikait mengatakan kepada wartawan.
Samyukt Kisan Morcha, sebuah badan payung dari 40 serikat petani yang mempelopori agitasi, mengatakan para petani akan mengorganisir protes di seluruh negara bagian dan menjangkau orang-orang yang meminta mereka untuk tidak memilih BJP pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi .
Pertemuan itu juga merupakan tanda protes terhadap “kekejaman” oleh polisi di negara bagian Haryana utara pada 28 Agustus, ketika 10 orang terluka setelah polisi mendakwa sekelompok petani yang memblokir jalan raya selama agitasi mereka.
Pada pertemuan hari Minggu, serikat petani membahas agenda protes mereka di minggu-minggu mendatang, yang mencakup rencana untuk menyerukan penutupan seluruh India pada 27 September.
Keamanan diperketat, dengan sekitar 8.000 polisi dikerahkan untuk menjaga hukum dan ketertiban pada pertemuan yang diklaim kelompok tani sebagai yang terbesar sejak protes mereka dimulai pada November 2020.
Pada bulan Januari, pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan di New Delhi, menyebabkan setidaknya satu petani tewas dan 400 petugas polisi terluka.
Sejumlah besar petani telah berkemah di perbatasan Delhi sejak protes dimulai, menuntut pencabutan undang-undang pertanian yang menurut pemerintah akan memodernisasi dan memberi energi pada sektor pertanian, di mana lebih dari 50% penduduk India bergantung untuk mencari nafkah.Â
Para petani khawatir bahwa undang-undang yang bertujuan untuk melonggarkan peraturan seputar penyimpanan dan pemasaran hasil panen akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan membiarkan mereka bergantung pada pasar bebas .
Pemerintah India telah mengatakan terbuka untuk melanjutkan pembicaraan dengan petani mengenai masalah ini setelah beberapa putaran pembicaraan tidak menghasilkan terobosan.
Anggota parlemen BJP Varun Gandhi mentweet tentang protes hari Minggu, mengatakan bahwa pemerintah perlu memahami “rasa sakit” para petani.
“Petani adalah darah dan daging kita sendiri. Kita perlu mulai kembali terlibat dengan mereka dengan cara yang terhormat: memahami rasa sakit mereka, sudut pandang mereka dan bekerja dengan mereka untuk mencapai titik temu,” katanya.
Editor : Renilda Pratiwi Yolandini
