Oleh: M Arjuna Pase*
Oerban.com – Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, adalah tanah yang diberkahi sumber daya alam berlimpah. Di bawah permukaan tanahnya mengalir minyak dan gas bumi dari Blok Jabung, yang kini dikelola PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL).
Sejak tahun 2002, PetroChina menjadi salah satu perusahaan strategis dengan kontribusi besar bagi penerimaan negara. Namun di balik gemerlap produksi itu, ada kenyataan pahit yang tidak bisa ditutupi masyarakat di sekitar wilayah operasi masih hidup dalam kemiskinan, pendidikan yang tertinggal, dan kesehatan yang rapuh. Ironinya, di tanah yang kaya minyak, rakyatnya masih harus berjuang untuk sekadar hidup layak.
Produksi Besar, tapi Manfaat Tak Merata
PetroChina bukan pemain kecil. Produksi minyak dan gas di Blok Jabung mencapai lebih dari 50.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Berdasarkan data PetroChina Indonesia dan SKK Migas, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Tanjab Timur tahun 2023 tercatat sebesar Rp67,52 miliar, naik dari Rp58,10 miliar tahun sebelumnya.
Namun, realitas di lapangan jauh dari ideal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, angka kemiskinan di Tanjab Timur masih 10,95%, jauh di atas rata-rata Provinsi Jambi yang 7,5%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah ini pun hanya 69,85, lebih rendah dibanding IPM provinsi 73,73. Bahkan, 27,08% penduduk Tanjab Timur tidak atau belum pernah sekolah, dan 10,48% lainnya tidak menamatkan SD.
Dengan pendapatan daerah sebesar itu, seharusnya tidak ada alasan satu pun anak di Tanjab Timur tidak bersekolah. Tidak ada alasan masyarakat tetap miskin. Tidak ada alasan layanan kesehatan tetap jauh dari memadai.
PetroChina Kaya Produksi, tapi Minim Transformasi
PetroChina memang memiliki sederet program tanggung jawab sosial (CSR). Tahun 2022, perusahaan menyerahkan delapan program CSR senilai Rp16,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur. Tahun 2024, mereka menyalurkan 18 program PPM berupa pembangunan jalan beton, taman literasi, dan beasiswa.
Namun angka itu tidak mampu menutupi kenyataan bahwa CSR belum menjadi kekuatan transformasi sosial. Programnya bersifat seremonial dan jangka pendek, belum menyentuh akar persoalan kemiskinan dan rendahnya kualitas manusia.
Aktivitas industri migas membawa risiko lingkungan besar. Walau PetroChina mengklaim telah merehabilitasi 473 hektare Daerah Aliran Sungai (DAS), masyarakat sekitar masih menghadapi dampak ekologis yang nyata. Keadilan sosial menuntut agar beban lingkungan yang ditanggung rakyat diimbangi dengan manfaat ekonomi dan sosial yang setimpal.
Pemkab Tanjab Timur Lemah dalam Mengawal Keadilan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak bisa hanya menjadi penonton yang bangga menerima laporan CSR tahunan. Bila masyarakat masih miskin dan IPM rendah, maka Pemkab gagal memastikan redistribusi hasil migas berjalan adil. DBH Migas Rp67 miliar bukan angka kecil. Namun tanpa tata kelola transparan dan kebijakan pro-rakyat, angka itu hanya berhenti di meja birokrasi.
Pemkab harus berani menuntut PetroChina agar melibatkan tenaga kerja lokal secara nyata, memberdayakan UMKM sekitar, dan memperluas investasi sosial di bidang pendidikan serta kesehatan.
Dampak Lingkungan adalah Hutang Sosial
Aktivitas migas tidak hanya menggali hasil bumi, tapi juga meninggalkan luka ekologis. Bila masyarakat harus menanggung beban lingkungan, maka PetroChina dan pemerintah memiliki hutang sosial yang wajib dibayar dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kaya Sumber Daya, Miskin Keadilan
Sudah lebih dari dua dekade PetroChina beroperasi di Tanjung Jabung Timur. Triliunan rupiah minyak dan gas mengalir keluar dari tanah ini, tetapi rakyatnya belum merasakan keadilan. Inilah paradoks sumber daya ketika kekayaan alam justru melahirkan kemiskinan sosial.
Kini saatnya PetroChina dan Pemkab Tanjab Timur membuktikan bahwa keberadaan industri migas tidak sekadar meninggalkan lubang di tanah dan angka produksi di laporan. Yang dibutuhkan rakyat adalah kehadiran nyata pendidikan gratis, layanan kesehatan mudah diakses, lingkungan sehat, dan peluang ekonomi terbuka.
Kemakmuran daerah bukan diukur dari berapa banyak minyak yang dipompa keluar, tetapi dari seberapa banyak senyum yang bisa kembali ke wajah rakyatnya.
.){kind=link}