Oleh : Fajrin Nurpasca
(Ketua Asosiasi Business Development Service Indonesia – Jambi)
Akhirnya kelar juga nonton Debat Publik Putaran Kedua Pilwako Jambi 2018, dengan tema “Perekomian dan Penataan Kawasan Perkotaan”. Seru.
Kedua pasangan menawarkan program-program yang menarik dan penting untuk didiskusikan oleh pegiat ekonomi kreatif dan UMKM di Kota Jambi.
Kedua paslon berjanji akan menambah jumlah wirausaha baru atau start up, meningkatkan pembinaan dan pendampingan, membuka akses modal dan pemasaran, memanfaatkan teknologi agar bisa bersaing, mendirikan pusat UMKM, dan akan mengaktifkan forum diskusi bersama.
Wah… senang sekali jika hal-hal di atas bisa terwujud. Tapi kita bicara tentang jumlah 10.000 UMKM yg ada di Kota Jambi, ditambah lg dengan tumbuhnya banyak start up. Bagaimana pemerintah bisa menjangkau semua? Tentu tak mudah. Semua elemen terkait harus digerakkan.
Kedua paslon menjanjikan akan mengajak perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk meningkatkan SDM, mengaktifkan kelompok usaha masyarakat, koperasi, asosiasi, bekerjasama dengan perbankan utk akses modal, dsb.
Tapi dari semua yang disampaikan, izinkan sy untuk memberi pandangan. Bahwa masalah utama UMKM bukanlah modal atau pemasaran, tapi lebih kepada mindset bisnis, value produk, dan pengelolaan keuangan.
Bisnis yang baik, haruslah menjadi solusi atas permasalahan masyarakat. Bukan sekadar ikut-ikutan. Mengutamakan value/manfaat yg diberikan, daripada keuntungan sebesar-besarnya.
Banyak teman2 UMKM “berjatuhan” bukan karena tak diberi akses modal atau merugi, tp lebih kepada kehabisan cash. Ketika usaha mulai BEP, banyak UMKM merasa ‘sudah untung’, padahal pinjaman modal belum lunas.
Saat ada profit, UMKM harusnya fokus untuk menambah modal/investasi/aset. Agar volume usaha membesar, omset meningkat. Pengeluaran konsumtif sekedarnya saja.
Para pendamping saya sarankan agar juga membuka bisnis terlebih dahulu. Agar bisa praktek dan merasakan pengalaman langsung membangun dan mengelola bisnis sendiri.
Mindset bisnis dan pengelolaan yang baik, akan meminimalisir terjadinya resiko di atas. Ini harusnya disampaikan di awal membangun bisnis. Mengikutsertakan para praktisi UMKM yang telah berpengalaman di lapangan.
Saya menyarankan pemerintah (siapapun nanti yg terpilih), untuk membuka ruang komunikasi yang lebih besar untuk komunitas2 wirausaha. Mereka selama ini rutin mengadakan pertemuan, diskusi, dan pendampingan, meski tanpa keterlibatan pemerintah secara langsung.
Mengikutsertakan mereka dalam program-program pemerintah tentu sangat ditunggu-tunggu. Mengaktifkan diskusi, dan membangun gerakan bersama akan dibutuhkan oleh banyak UMKM.
Jika ada 10% saja (sekitar 1.000) UKM yang mau bergerak untuk menjadi mentor, pendamping, atau coach bagi start up, itu akan sangat berarti. Misal, 1 orang pelaku UMKM membina 5 start up saja, maka akan ada 5.000 UMKM yg terbina. Ini diluar hitungan pembinaan dari kampus, dinas, dan lainnya.
Bagaimanapun, program-program dari kedua paslon, sudah cukup baik. Tapi bagaimana nanti realisasi di lapangan, tugas kita semua untuk berpartisipasi, memberi kritik, saran, juga masukan.
