Jakarta, Oerban.com – Keputusan pemerintah untuk meleburkan Kemenristek dengan Kemendikbud menarik perhatian masyarakat belakangan ini. Kemudian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi badan otonom, dan tinggal menunggu pengumuman resmi presiden.
Menanggapi hal itu, ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menilai jika kebijakan pemerintah tersebut sebagai wujud lemahnya visi tentang peran riset dan inovasi dalam pembangunan.
“Kian jauh mewujudkan Indonesia maju melalui Nawacita dan visi Indonesia 2045, karena riset dan inovasi merupakan syarat utama,” Kata Mardani dalam keterangannya, Jum’at (16/4/2021).
Tidak hanya itu, Anggota Komisi II DPR RI ini, melihat jika keputusan pemerintah meleburkan Kemenristek telah menimbulkan kekecewaan, terutama dari kalangan masyarakat yang paham peran riset dan inovasi dalam pembangunan.
Mardani mengatakan jika nasi telah menjadi bubur. Sehingga konsekuensi dan implikasi dari keputusan tersebut mesti segera dipikirkan. Salah satu hal yang mesti dituntaskan menurutnya, adalah menyusun kebijakan untuk mengorkestrasi riset dan inovasi sebagai ujung tombak pembangunan.
Karena untuk persoalan riset, Indonesia masih harus memperhatikan infrastruktur, vaksin Merah-Putih dan Nusantara, road map kendaraan bermotor listrik dan lain-lain. Dalam melaksanakannya, terang Mardani, juga tidak boleh sembarangan, harus ada strategi yang dirumuskan, tidak boleh setengah-setengah karena sedang tidak ‘kejar tayang’.
“Mesti diingatkan sejak awal, karena kita tak ingin pendidikan, ristek sampai inovasi berjalan seadanya atau bahkan berantakan. Mengingat tugas berat menanti Kemendikbud-Ristek yang memiliki tanggung jawab dari hulu (pendidikan usia dini, dasar, dan menengah) sampai ke hilir (vokasi, pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan inovasi).” Jelasnya.
Mardani menambahkan, peleburan Kemenristek mesti diikuti dengan redefinisi ristek nan inovatif. Untuk itu, harus ada alat ukur baru dalam spirit ristek Indonesia, karena ristek adalah jiwa negara yang ingin maju. Tanpanya, Mardani menyebut Indonesia akan semakin terpuruk karena minim temuan dan inovasi. Di samping itu swasta juga perlu dilibatkan dalam hal ini dengan koridor yang ketat.
Tapi menurut Mardani, nasionalisme tetap harus diutamakan, misalnya, dengan menjadikan produk riset untuk bangsa Indonesia, dan tidak menjadikannya sebagai kelinci percobaan saja. Langkah lainnya adalah reward maksimal dari setiap usaha penunjang ristek. Ketiadaan lembaga (kementerian) bukan berarti penghilangan concern.
Langkah selanjutnya, kata Mardani, adalah segera menyusun organisasi BRIN yang belum selesai sejak dibentuk melalui Perpres No 74/2019. Harus ada profesionalisme yang menampung kepentingan riset dan inovasi dan tercermin dari struktur tersebut. Para deputi diisi kalangan profesional yang punya kemampuan riset dan inovasi yang mumpuni dari bidangnya.
“Karena ke depan, BRIN jadi wadah bagi akademisi, ilmuwan, sampai inovator yang ada di negeri ini. Harus digaris bawahi, BRIN merupakan pelaksana, jadi jangan bebankan fungsi kebijakan pada BRIN. Bisa menambah kegaduhan yang tak perlu karena rentan penyelewengan kekuasaan dan mengacaukan prinsip tata kelola yang baik,” Ungkap Mardani.
“Aspek pembinaan peneliti juga perlu pemerintah rumuskan karena selama ini hanya diserahkan pada mekanisme pasar. Imbasnya, ketertarikan para sarjana baru memilih profesi peneliti dan menggeluti dunia riset kian merosot,” Imbuhnya.
Terakhir, Mardani berpesan agar kultur riset yang kondusif bagi pengembangan IPTEK harus segera dibangun, sehingga riset bisa berujung pada inovasi.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
