email : [email protected]

27.6 C
Jambi City
Selasa, Maret 19, 2024
- Advertisement -

Fahri Hamzah Tuding Ada Partai Politik yang Ingin Cuci Tangan Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Populer

Jakarta, Oerban.com – Aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi belakangan ini selalu membawa isu soal perpanjangan masa jabatan Presiden, bahkan hal tersebut menjadi yang terdepan disuarakan selain minyak goreng, kenaikan BBM dan PPN 11 persen.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga turut bersuara mengenai hal tersebut. Fahri menuding ada partai politik yang ingin cuci tangan dengan mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak setuju dengan perpanjangan dan penambahan 3 periode.

Namun, kata Fahri, pernyataan itu hanyalah upaya untuk mengelabui masyarakat, sebab sejak awal, fraksi di tingkat MPR telah merancang amandemen UUD 1945 sejak awal.

“Partai politik tertentu ingin cuci tangan dengan mengatakan bahwa sejak awal mereka tidak setuju perpanjangan dan penambahan 3 periode. Tetapi di fraksi MPR mereka semua bersidang merancang amandemen UUD 45 sejak awal. kita tidak bisa lagi dikelabui oleh komplotan Senayan,” ujar Fahri lewat akun twitternya, Selasa (12/4/2022).

Terkait demonstrasi yang terjadi, Fahri menyebut jika mahasiswa tidak bisa disalahkan. Karena memang sudah seharusnya begitu, mahasiswa adalah suara zaman yang selalu datang pada waktunya ketika diperlukan, ibarat lonceng peringatan agar berbenah dan introspeksi.

“Ada yang sayangkan aksi mahasiswa karena Jokowi sudah menyatakan tidak akan menambah masa jabatan. Orang lupa bahwa manuver untuk memperpanjang dan 3 periode sudah lama sementara reaksi baru sekarang. Dalam jeda itu, mahasiswa berkonsolidasi untuk tidak tinggal diam,” jelasnya.

Mengenai ketidakpercayaan mahasiswa, Fahri mengatakan hal tersebut wajar, sebab Senayan sebagai pusat pengawasan lembaga-lembaga negara sudah lama tidak berfungsi.

“Mereka terlalu sering nampak bersepakat dan bahkan berkonspirasi, maka jika gerakan masyarakat muncul yang dimotori oleh mahasiswa itu adalah indikasi ketidakpercayaan yang perlu diakui,” tegasnya.

Baca juga  Kepala Bappeda Sebut Pokir Dewan Harus Selaras dengan RKPD

Editor: Renilda Pratiwi Yolandini

Artikulli paraprak
Artikulli tjetër
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Artikel Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru