Oleh: Abbiyu Ghanim Rifqullah
Oerban.com – Fenomena post truth yaitu maraknya aktor gerakan dan tokoh populis dengan gencar berusaha menurunkan kepercayaan pada arus media dan pengetahuan ahli, sehingga tumbuh subur media alternatif sebagai entitas wacana tandingan, dengan menyampaikan opini publik dan propaganda dengan mendegradasi bahkan mengasampingkan fakta dan data yang objektif.
Posttruth digunakan juga dalam propaganda dan mudah dilihat dalam kegiatan politik termasuk hoaks, kondisi tersebut berkaitan dengan keadaan fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat dari pada menarik emosi dan kepercayaan.
Propaganda sekarang merupakan bagian politik rutin yang normal dan dapat diterima sebagai komunikasi politik yang mempunyai tujuan untuk memengaruhi masyarakat dan dilakukan tidak hanya terbatas pada pesan pesan yang dibuat selama perayaan politik dan kampanye pemilihan eksekutif dan legislatif, seperti yang kita tahu tahun ini adalah tahun politik di mana di tahun ini terjadi pilpres dan pilkada serentak.
Propaganda dalam Pilkada tahun 2024 ini dilakukan bertujuan untuk dapat memanipulasi emosi bahkan sering dilakukan dengan cara yang membahayakan. Melalui teknik propaganda para propagandis “memanipulasi” kata, suara, simbol, serta pesan nonverbal agar dapat membangkitkan emosi pembaca. Apalagi ditambah kemampuan buzzer dan influencer mengelola dan menarasikan informasi propaganda tersebut. Keberadaan buzzer dan influencer sangat dibutuhkan dalam pertarungan pemenangan di dunia politik, terlebih semakin berkembangnya e-demokrasi.
Baca juga: Menanggulangi Pilkada yang Melakukan Serangan Fajar
Dalam kampanye Pilkada 2024, pemanfaatan media baru secara masif untuk kepentingan kampanye dalam konteks kompetisi politik berbasis figur sangat rentan dengan penyebaran propaganda hoaks yang memuat kampanye negatif dan kampanye hitam.
Dalam pemilihan presiden 2024, media baru semakin mengambil perannya dan menjadi bagian penting dalam strategi pemenangan pemilu. Meski belum optimal, pemerintah telah melakukan antisipasi dan melarang (banned) akun-akun manipulatif (clones) serta menghapus informasi palsu (hoaks) Para buzzer menggulirkan konten propaganda bernada provokatif semakin marak pada Pilkada 2024.
Peran media baru dalam media sosial seperti dan Twitter sifatnya borderless (tanpa batas) menyebabkan efek distorsi fakta/realitas yang oleh berita hoaks bisa menjangkau audiens yang sangat luas, selain itu setiap orang bisa jadi wartawan, editor dan bahkan dapat dengan mudah menyebarluaskannya; karena sifat berita baik itu baik berita itu benar ataupun bohong, yang sifat utama berita sebagai informasi untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak, maka berita hoaks sebagai diskursus publik bisa sebagai alat yang efektif memanipulasi pikiran (cognitive manipulation) publik untuk mempercayai sesuatu yang salah sebagai suatu kebenaran (believing a falsity as a truth).
Efek dari manipulasi kognitif ini adalah pikiran publik dikaitkan satu isu dengan isu lainnya atau dalam istilah lain atau biasa dikenal dengan rantai wacana dalam kajian analis wacana kritis, membuat kebingungan publik dan ragu informasi mana yang harus dicerna dan ini merupakan tujuan utama propagandais atau pembuat informasi propaganda hoaks.
Menurut saya, di era digital dan kecanggihan teknologi sekarang ini propoganda politik tidak dapat dielakkan lagi, apalagi tahun ini adalah tahun politik. Teknologi informasi selalu memberikan umpan balik secara positif maupun negatif terhadap kehidupan manusia.
Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bijak dan pintar dalam mengelola informasi terkait pemerintah dan politik. Dengan sumber yang akurat dan selalu update informasi tentang pemerintah dan politik masyarakat dapat menangani informasi yang disebarkan melalui propaganda politik dengan cara yang efektif dan akurat.
