Oleh : Hendri Yandri *
Tahun 2021 tinggal hitungan jam, tepat pukul 24.00 atau bisa juga 00.00 WIB akan terjadi peralihan waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun, yakni 01 Januari 2021. Masyarakat telah mempersiapkan berbagai acara, tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Maklum, sejak setahun ini Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda wabah Covid-19 yang dimulai dari Wuhan China. Untuk mencegah penyebaran dan lonjakan kasus, pihak kepolisian telah mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak berkumpul, menyalakan kembang api dan sejenisnya, tujuannya tentu untuk mengurangi peningkatan wabah ini.
Dimulai pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan keadaan darurat Covid-19 dan membuat gugus tugas yang dikomandoi oleh BNPB pimpinan Doni Monardo untuk melakukan langkah pencegahan dan penanggulangan seefektif mungkin. Bahkan tak tanggung, negera menyediakan anggaran yang cukup signifikan untuk mengatasi musibah tersebut. Total biaya untuk penanganan dampak Covid-19 ini mencapai Rp.677,20 triliun dengan pembagian Rp. 87,55 triliun untuk bidang kesehatan, Rp. 589,65 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
Musibah Covid-19 ini tidak pernah diprediksi sebelumnya, sehingga membuat negara dan masyarakat terlihat kelabakan, karena bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, tapi seluruh dunia. WHO secara resmi mengumumkan wabah ini sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, dengan alasan kurang dalam waktu tiga bulan, Covid-19 telah menginfeksi lebih 126.000 orang di 123 negara. Penetapan pandemi global oleh WHO sudah tepat guna mengantisipasi lonjakan kasus diseluruh dunia. Sebelum kasus Covid-19 ini, WHO pernah membuat keputusan penetapan kasus pandemi pada virus H1N1 atau flu babi pada tahun 2009. Saat itu, kasus flu babi ditemukan di Amerika Serikat dan menyebar begitu cepat diseluruh Amerika bahkan dunia. Sejak bulan April 2009, Pusat Pengendalian Penyakit mencatat 60,8 juta kasus terjadi akibat terserang flu babi. Akan tetapi, kasus ini tidak seperti Covid-19, karena tidak begitu massif, dan kasusnya tidak begitu terasa untuk Indonesia kala itu.
Kini dunia berubah, prilaku masyarakatpun berubah, seperti dalam mimpi, agregat kepanikan meningkat setelah tahu bahwa virus corona mampu beradaptasi dengan berbagai iklim, bahkan dilaporkan telah bermutasi menjadi lebih virulen (ganas) dari sebelumnya. Mikro organisme semacam virus memerlukan inang untuk tetap hidup, dan bahayanya yang menjadi inang utamanya adalah manusia. Padahal semua tahu, meski manusia merupakan makhluk cerdas, justru prilakunya susah untuk diatur, meski hanya untuk melakukan 3 M, Mencuci tangan, Memakai masker dan Menjaga jarak.
Ketika pemerintah melalui kepala gugus tugas penganggulangan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat untuk menghindari kerumunan, tidak membuat pertemuan massal, patuhi protokol kesehatan, tetap saja ada kalangan masyarakat yang tidak mengindahkannya, terakhir kasus kepulangan Habib Rizieq Shibab yang disambut para pendukungnya di Bandara Soetta. Tidak sampai disitu, ketika HRS mengadakan pernikahan anaknya, massa kembali membludak dan tentunya susah untuk diatur, apalagi temanya adalah menghadiri pesta pernikahan, disaat sebagian orang tua hanya membuat acara keluarga untuk merayakan pesta anak-anak mereka.
Potret budaya masyarakat yang sulit diatur menjadi penyebab kenapa Covid-19 di Indonesia terlihat paling parah diantara negara-negara ASEAN. Masing-masing merasa punya argumentasi, baik pemerintah atau beberapa kalangan masyarakat, anehnya argumentasi itu tidak memberikan penjelasan yang tuntas kepada seluruh masyarakat Indonesia, kenapa sebagian masyarakat enggan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kenapa pemerintah begitu sulit untuk menegakkan displin prokes kepada masyarakat. Disparitas logika antara masyarakat dengan pemerintah inilah yang menjadi salah satu penyebab “lambannya” penanggulangan kasus Covid-19 di Indonesia. Kesenjangan logikanya ini mesti dijembatani, bukan malah memperlebar jarak antara penguasa dengan rakyatnya, jembatan ini memerlukan jiwa besar.
Tahun 2020 ditutup dengan dibekukannya organisasi masyarakat bernama Fron Pembela Islam (FPI) pimpinan HRS. Pemerintah melalui Menkopulhukam Mahfud MD mengumumkan bahwa FPI dibubarkan dan dilarang untuk menggunakan nama, afiliasi dan atribut lainnya yang berbau FPI. Pemerintah punya alasan yang logik disamping para pendukung HRS dan FPI yang tentunya juga punya argumen untuk bertahan. Jalur hukum adalah pilihan yang paling tepat untuk diambil oleh FPI guna mengembalikan hak-haknya, jika kemudian pengadilan memenangkannya maka FPI akan tetap ada, namun jika pengadilan memenangkan pemerintah, maka FPI dan semua anggotanya juga harus taat pada putusan hukum. Itulah logika hukum yang paling masuk akal.
Sayangnya, sampai akhir tahun 2020 ini usaha untuk menyatukan anak bangsa belum tampak tanda-tandanya, mestinya kasus Covid-19 menjadikan anak bangsa untuk bersatu, karena semua terkena dampaknya. Ekonomi jelas yang paling pertama terpukul oleh wabah corona, belum lagi sektor-sektor yang lain. Semua terkena dampak, maka sudah seharusnya semua elemen meninggalkan ego masing-masing dan bersatu menyelamatkan bangsa dari pandemi Covid-19. Bukan justru tetap mempertahankan keterbelahan, mempertahankan ego, mempertahankan budaya indisipliner dan masih saja saling menghujat satu dengan lainnya.
Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan telah berupaya untuk menghentikan keterbelahan ini dengan merangkul saingannya Prabowo dan Sandiaga Uno. Langkah negawaran Jokowi ini mesti diikuti oleh pendukung masing-masing untuk menaikan bendera merah putih sebagai smbol bersatunya pendukung masing-masing.
Semoga tahun 2021 menjadi awal yang baik bagi semua anak bangsa. Tidak adalagi penembakan yang menghilangkan nyawa anak manusia, tidak ada lagi cebong dan kampret, tidak ada lagi pembelahan. Semuanya bersatu demi kejayaan bangsa Indonesia yang Raya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kebaikan, keberkahan, dan kedamaian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum, sampai kaum itu sendiri merubahnya”.
Penulis CEO Oerbanesia Cyber Media
