email : [email protected]

26.5 C
Jambi City
Kamis, Mei 2, 2024
- Advertisement -

Sekjen PBB: Perubahan Iklim dan Krisis Pangan Ancaman bagi Perdamaian Global

Populer

Oerban.com – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa memperingatkan bahwa perubahan iklim dan krisis pangan menimbulkan ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian global, dengan mengatakan bahwa “perut yang kosong memicu kerusuhan.”

Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi dampak kekurangan pangan dan kenaikan suhu terhadap perdamaian dan keamanan internasional – pandangan yang dianut oleh banyak negara tetapi tidak oleh Rusia.

“Iklim dan konflik adalah dua pendorong utama krisis pangan global (kita),” kata Sekretaris Jenderal PBB. “Saat perang berkecamuk, kelaparan merajalela – baik karena perpindahan penduduk, kehancuran pertanian, kerusakan infrastruktur, atau kebijakan penolakan yang disengaja.”

Baca juga: Tiongkok Minta Israel Hentikan Operasi Militer di Rafah

“Sementara itu, kekacauan iklim membahayakan produksi pangan di seluruh dunia,” katanya.

Guterres mengatakan dunia penuh dengan contoh hubungan buruk antara kelaparan dan konflik.

Di Gaza yang dilanda perang, katanya, tidak ada seorang pun yang mempunyai cukup makanan dan wilayah kecil ini menyumbang 80% dari 700.000 orang paling kelaparan di dunia. Setelah lebih dari satu dekade perang di Suriah, katanya, 13 juta warga Suriah tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Dan di Myanmar, prospek untuk mengakhiri kelaparan sudah tidak ada lagi karena konflik dan ketidakstabilan, katanya.

Simon Stiell, ketua iklim PBB, mengatakan kepada dewan bahwa perubahan iklim berkontribusi terhadap kerawanan pangan dan konflik.

Dia mengatakan satu dari 10 orang di dunia saat ini sudah menderita kelaparan kronis dan jika perubahan iklim semakin cepat, “hal ini akan menjadi lebih buruk.”

“Tindakan cepat dan berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan diperlukan saat ini untuk membantu menghentikan hal-hal tersebut agar tidak menjadi tidak terkendali,” kata Stiell.

Baca juga  Indonesia Diharapkan Mampu Dorong PBB Terjunkan Pasukan Perdamaian Tangani Konflik Israel-Palestina

Sekretaris eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim mengatakan Dewan Keamanan “harus mengakui bahwa masih banyak yang bisa dilakukan daripada berharap masalah ini akan hilang – padahal sebenarnya tidak akan terjadi.”

Badan PBB yang paling berkuasa ini harus meminta pembaruan berkala mengenai risiko keamanan iklim, katanya.

Tidak ada makanan, tidak ada kedamaian

Beth Bechdol, wakil direktur Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, mengatakan bukti ilmiahnya jelas: “Perubahan iklim membahayakan ketahanan pangan, dan dampaknya merupakan ancaman yang semakin besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional.”

Dia mengulangi peringatan lama FAO: “Tidak ada ketahanan pangan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa ketahanan pangan.”

Bechdol mengatakan 258 juta orang di 58 negara menghadapi tingkat kerawanan pangan yang tinggi dan lebih dari dua pertiga dari mereka – 174 juta orang – berada pada tingkat kelaparan yang tinggi karena iklim dan konflik.

“Meskipun mungkin tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara keduanya, terdapat bukti jelas bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko dan pemicu konflik dan ketidakstabilan, seperti sengketa tanah dan air,” kata Bechdol. “Dan konflik berkontribusi terhadap kerentanan terhadap perubahan iklim, terutama bagi orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi.”

Sebagai contoh hubungan kompleks antara perubahan iklim dan konflik, ia menunjuk pada para penggembala di Afrika Barat dan Tengah yang dengan damai melintasi perbatasan dengan ternak mereka untuk mencari air dan padang rumput selama bertahun-tahun. Namun perubahan iklim, tekanan lingkungan dan keamanan telah menyebabkan meningkatnya ketegangan dan persaingan antara penggembala dan petani untuk mendapatkan sumber daya yang langka termasuk air dan tanah, katanya.

Bechdol menekankan bahwa perubahan iklim dan konflik tidak hanya berdampak pada peternakan tetapi juga produksi tanaman, perikanan dan kehutanan “yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan perubahan iklim.”

Baca juga  134 Negara Tandatangani Deklarasi Prioritas Pangan dan Pertanian terhadap Rencana Iklim

Dia mendesak PBB dan negara-negara lain untuk fokus pada pertanian “sebagai solusi utama terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim, konflik dan dampaknya terhadap ketahanan pangan.”

Presiden Guyana Mohamed Irfaan Ali, yang negaranya menjabat sebagai presiden dewan bulan ini dan memimpin pertemuan tersebut, mengatakan dampak perubahan iklim dan kerawanan pangan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dipilih sebagai topik pertemuan karena meningkatnya keterkaitan. Sekitar 90 negara diperkirakan akan berbicara selama dua hari.

“Konflik adalah penyebab utama kerawanan pangan akut di Afrika, dan hal yang sama juga terjadi di Haiti,” kata Ali dalam pertemuan tersebut, seraya menambahkan bahwa perang di Gaza menyebabkan berton-ton emisi karbon ke atmosfer.

“Dewan Keamanan harus mempertimbangkan dampak konsekuensial terhadap ketahanan pangan dan iklim dalam mengatasi isu-isu konflik dan perang,” kata presiden, seraya menekankan bahwa “masalah-masalah ini terkait erat dengan supremasi hukum, demokrasi dan pemerintahan.”

Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, yang negaranya memegang hak veto di Dewan Keamanan, menegaskan kembali posisi lama Moskow bahwa tidak ada “hubungan langsung” antara masalah sosial dan ekonomi seperti iklim dan pasokan pangan dan mandat dewan untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional – dan oleh karena itu permasalahan ini harus didiskusikan di badan-badan khusus PBB lainnya.

Sebaliknya, Nebenzia menyalahkan negara-negara bekas kolonial Barat dan Amerika Serikat sebagai “akar penyebab” permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang di Afrika dan negara-negara lain saat ini.

Dia mengatakan “mereka terus menyedot sumber daya” dari bekas koloni dan mengambil tindakan militer “terhadap negara-negara berdaulat yang bermasalah untuk menghancurkan negara mereka” yang merujuk pada bekas Yugoslavia, Libya, Afghanistan, Irak dan Suriah.

Baca juga  Membawa Orang Asing, Helikopter PBB Disita oleh Al-Shabaab di Somalia

“Praktik neo-kolonialisme adalah penyebab sebenarnya dari kesulitan sosio-ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang,” kata duta besar Rusia.

Sumber: Daily Sabah

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Artikel Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru