Malang, Oerban.com – Kementerian Pertanian, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sukses menyelenggarakan Pelatihan Petani dan Penyuluh gelombang 1-3, Sabtu (7/8/2021). Peserta pun sangat antusias. Hal ini terlihat dari peserta gelombang 1 yang mencapai 23.405 orang yang berlatih secara online.
Pelatihan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (6/8/2021). Saat itu, Presiden Jokowi mengatakanpemerintah akan membuat sektor pertanian menjadi sektor yang menguntungkan, juga sebagai sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, petani jangan hanya bergerak di hulu atau di on farm saja, melainkan harus masuk ke tahap hilir serta tahap pengolahan pasca panen sampai ke packaging dan trading.
“Justru di situlah keuntungan terbesar yang akan diperoleh. Hal ini juga yang akan memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan Petani. Oleh karena itu manfaatkan akses KUR dari perbankan BRI, BNI, Mandiri dan BPD provinsi dengan baik,” ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, SDM berkualitas menjadi target yang harus dipenuhi agar pertanian semakin berdaya saing.
“Pertanian itu dibutuhkan hari ini, besok dan kapan saja dalam kondisi apa saja. Sebab pertanian itu bukan hanya makanan saja, tapi juga lapangan kerja dan menyentuh relung relung negara dan pemerintahan serta menghadirkan dimensi yang kuat seperti rasa gotong royong dan mengajak aspek sosial lain untuk berkembang baik,” terang Mentan SYL.
Pada hari pertama ini, Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, memberikan materi untuk 3 gelombang secara virtual. Dedi menyampaikan materi mengenai pemupukan nasional.
Menurutnya, pemupukan dengan jumlah yang tepat akan mengefisienkan biaya tanam.
“Kami mendorong agar para petani di seluruh Indonesia membantu pemerintah dengan cara membuat pupuk sendiri agar kebutuhan tanaman yang selisihnya mencapai 15 juta ton dapat dipenuhi. Salah satu bentuk pupuk yang dapat dibuat oleh petani sendiri adalah pupuk organik. Petani dengan kreativitasnya dapat membuat pupuk sendiri yang secara nasional dapat mencapai 50% dari jumlah kebutuhannya,” tuturnya.
Dedi Nursyamsi menambahkan, kunci untuk meningkatkan daya saing adalah kompetisi produk Indonesia dan produk lain dengan produktivitas dan inovasi teknologi.
“Untuk saat ini, yang paling berpengaruh untuk meningkatkan produktivitas adalah varietas unggul dan pupuk berimbang,” ujar Dedi.
Pelatihan Petani dan Penyuluh hari pertama, sukses dilaksanakan dengan dukungan kolaborasi UPT Lingkup BPPSDMP dan perbankan. BBPP Ketindan, BBPKH Cinagara, BPP Lampung, BNI, Mandiri dan BRI. Respon positif dari peserta yang mengikuti pelatihan secara online pada gelombang I dari interaksi di chat zoom mencapai 897 orang.
Sementara Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, sebagai salah satu UPT BPPSDMP yang menyelenggarakan pelatihan pada gelombang I, turut memberikan materi melalui salah satunya widyaiswaranya yakni Nurlela.
Ia mengatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM.
“KUR merupakan kebijakan pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu, perseorangan, badan usaha, juga kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup,” ujar Nurlela.
Nurlela menambahkan, tujuan dilaksanakannya Program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa,” imbuh Nurlela.
Rencana pelatihan ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga mencapai 1 juta peserta dengan menggunakan fasilitas IT di 5.789 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kantor Kecamatan, Balai Desa, Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Saung Tani, dan lain-lain dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.
Penulis : Yeniarta Margi Mulya
