Oleh: Ketua DPW Partai Gelora Jambi, Mahyudi.
Kemarin publik dikejutkan oleh statemen Hasyim Asyari Ketua KPU RI terkait kemungkinan pemilu 2024 memakai sistem proporsional tertutup. Sistem dimana pemilih hanya mencoblos parpol bukan caleg. Tidak ada daftar nama caleg di surat suara.
Bagi saya pribadi, statemen ini jelas sangat disayangkan. Sangat menciderai capaian demokrasi yang telah berjalan. Dan pendapat Ketua KPU ini layak di tolak dengan beberapa alasan sebagai berikut.
Pertama, Ketua KPU telah offside. Sebagai pelaksana pemilu tidak selayaknya bermanuver mewakili kepentingan parpol kontestan pemilu. (Baca; Jejak Seruan Pemilu 2024 Coblos Partai: Usul PDIP hingga Proses di MK cnn.id/893973). Dimana yang kita ketahui bahwa sistem tertutup ini di usung kembali oleh PDIP.
Kedua, jika hal ini terwujud maka parpol akan menjadi sangat powerful, punya wewenang penuh untuk menentukan kader-kadernya di parlemen. Bisa di katakan pemilih membeli kucing dalam karung. Tidak akan ada proses komunikasi langsung antara para pemilih dengan calon wakil-wakilnya. Bakal tidak ditemukan proses uji kelayakan kandidat ditengah masyarakat. Rakyat tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung individu-individu calon penyandang pin emas di dadanya. Tidak akan ada proses “pegang janji”, titip aspirasi ataupun kasarnya tidak ada proses take and give lah. Ada benteng kokoh yang menghalangi.
Pokoknya hiruk pikuknya pesta demokrasi ngga akan banyak melibatkan para pemilik hak suara. Para kandidat cukup kasak kusuk di internal partainya, bisa jadi keluarkan jurus jilat sana sini, setor kesana kemari, banyakin pasang mimik ABS dan sikap manggut-manggut terhadap setiap keputusan partai. Pimpinan parpol mendapat priviledge atau hak istimewa karena keputusan penentuan sosok-sosok yang akan mewakili partai di gedung dewan berada di tangannya. Klop, tumbuh simbiosis “mutualisme” pimpinan parpol dan calon kandidat, ujungnya bisa sama-sama tersenyum. Sedangkan rakyat, gigit jari. Menyakitkan sekali bukan?
Ketiga, tidak sampai di situ kerugian rakyat, para wakil rakyat ini sepenuhnya dalam kontrol penuh partai. Jika terjadi benturan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan partai dapat di pastikan para pejabat legislatif ini tidak berdaya bersuara. Bahkan Bang Fahri Hamzah bereaksi keras dengan dengan sangat sarkas menyebut tradisi komunis (https://news.detik.com/pemilu/d-6489635/fahri-hamzah-tolak-pemilu-2024-hanya-coblos-parpol-tradisi-komunis).
Keempat, sistem tertutup ini menurut saya justru menyuburkan kembali sistem dinasti politik. Kenapa demikian?, jika saja budaya ABS semakin kuat di lingkar kekuasaan (baca;parpol), budaya menjilat mengalahkan kompetensi dan sistem kaderisasi kepemimpinan. Bukan tidak mungkin pergiliran kekuasaan macet dan justru berpusar pada segelintir elit, keluarga plus kroni-kroni yang terus mengokohkan kuasanya. Pokoknya manut-manut yang penting kuasa digenggaman langgeng dan syukur-syukur bisa di wariskan. Candu kekuasaan tidak mungkiri memang sangat melenakan.
Bagi saya, sistem yang kita anut sekarang rasanya sudah sangat efektif mematahkan dominasi dinasti politik. Banyak contoh dinasti politik yang runtuh karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengambil sikap tidak lagi memberi waktu buat dinasti politik berkuasa. Rakyat memberi “membalas dendam” dengan menggunakan hak nya untuk mempreteli cengkaraman kuku-kuku kekuasaan dinasti politik. Walaupun memang sangat terkesan evolutif namun pasti.
Diakhir kata, cukuplah Bung Hasyim, sistem pemilu kita ini sudah mulai mapan koq, jangan di utak atik lagi. Sistem yang berjalan saat ini lebih jelas lebih mengakomodir kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan memenuhi unsur dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Stop berpolemik yang justru berpotensi menganggu berjalannya tahapan pemilu 2024. TOLAK SISTEM PEMILU TERTUTUP.
