Kota Jambi, Oerban.com – Puluhan anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Jambi turun ke jalan hari ini, mendesak DPR untuk patuhi putusan MK. Massa menuduh DPR berkoalisi dengan oligarki untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah, yang dianggap akan merugikan rakyat dan mengancam demokrasi, Kamis (22/8/2024).
Dalam orasi-orasi yang disampaikan, para demonstran menegaskan bahwa DPR tidak memiliki hak untuk mengubah apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“DPR telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan bersekongkol dengan oligarki. Mereka tidak boleh mengutak-atik keputusan MK yang sudah final dan mengikat,” ujar Wendi ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di depan Gedung DPRD Jambi.
Mereka juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia menginginkan banyak pilihan pemimpin, bukan hanya satu sosok yang diuntungkan melalui undang-undang yang dianggap penuh kepentingan politik sempit.
“Kita tidak ingin masa depan demokrasi Indonesia digadaikan untuk kepentingan segelintir orang. RUU Pilkada harus dibatalkan agar demokrasi tetap sehat dan ideal,” tambahnya.
Para demonstran mengeluarkan ultimatum kepada DPR untuk segera membatalkan RUU Pilkada.
“Ini adalah peringatan terakhir. Jika RUU Pilkada tidak dibatalkan, kami akan terus berjuang di jalanan dan tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.
Gelombang protes ini juga mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap semakin terkikisnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Mereka menilai bahwa perubahan sistem Pilkada yang diusulkan DPR akan mempersempit ruang partisipasi publik dan semakin memperkuat kekuasaan oligarki di panggung politik nasional.
Hingga berita ini diturunkan, DPR belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari masyarakat. Namun, massa berjanji akan melanjutkan aksi protes mereka sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Editor: Ainun Afifah
 Daerah Jambi turun ke jalan hari ini, mendesak DPR untuk patuhi putusan MK.){kind=link}