Jakarta, Oerban.com – Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini presiden Jokowi, meminta kepada semua masyarakat untuk terus memberi kritik agar dapat meningkatkan upaya-upaya perbaikan.
Pernyataan Jokowi tersebut dinilai sebagai sebuah retorika politik semata, demi mendongkrak indeks persepsi demokrasi Indonesia yang sedang berada di titik nadir sejak 14 tahun terakhir menurut data dari THE Economist Intelligince Unit (EIU).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, jika pemerintah memang benar-benar serius maka seharusnya Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik (UU ITE) di revisi.
“Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya pasal 27, 28 dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet,” Kata Mardani di akun twitter pribadinya pada Rabu (10/2).
Lebih lanjut, Mardani mengatakan jika pemerintah harus dapat membangun kultur iklim agar masyarakat tidak takut berpendapat.
“Harus bangun suasana kultur dan iklim yang di mana masyarakat tidak takut berpendapat. Kebijakan perlu diambil, salah satu yang ada dalam kontrol pemerintah yakni politik hukum,” Ujar Mardani.
“Jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat,” Imbuhnya.
Salah satu hal yang membangun persepsi buruk terhadap Jokowi menurut Mardani adalah buzzer, maka dari itu menurutnya, buzzer-buzzer tersebut perlu diberantas agar tidak merusak ruang publik.
“Itu (buzzer) kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik dan justru membuat persepsi publik pada Pak jokowi jadi buruk. Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Indeks demokrasi Indonesia tahun ini pun turun,” Jelas Mardani.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
