Jakarta, Oerban.com – Komisi I DPR RI belum pernah membahas rencana utang luar negeri Rp1,7 triliun untuk mendanai belanja alat utama sistem senjata (alutsista).
Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/5).
Farhan menyebutkan, pihaknya mengaku tetap berpatokan pada program Minimum Essential Force (MEF) terkait belanja alutsista.
Sebelumnya, rencana itu tertuang dalam dokumen rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tahun 2020-2024.
Pemenuhan alpalhankam itu ditaksir memerlukan pendanaan sekitar US$124,9 miliar atau setara Rp1,7 triliun.
Menurut Farhan, Panitia Kerja (Panja) Alutsista di Komisi I DPR RI hanya pernah membahas tentang nasib konsep Minimum Essential Force (MEF).
“Enggak pernah (dibahas). Kita itu di Panja Alutsista hanya membahas tentang apakah kita akan tetap mempertahankan konsep MEF sampai 2024 apa tidak,” ujarnya.
Legislator NasDem itu mengakui belum bisa mengomentari lebih jauh soal Perpres Alpalhankam. Ia pun mempertanyakan penyebab regulasi yang masih bersifat rancangan tersebut bisa bocor.
“Karena saya yakin itu dokumen rahasia negara. Kalau dokumen rahasia negara berarti ada yang membocorkan. Jadi, konteksnya sudah bukan anggaran pertahanan lagi. Konteksnya sudah Badan Intelijen Negara,” kata dia.
Namun begitu, wakil rakyat dari dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, Kota Cimahi) itu mengatakan akan tetap mengkritisi Perpres Alpalhankam jika keberadaan rancangan regulasi tersebut memang benar.
“Jadi, kerangka acuannya adalah berdasarkan MEF yang dibuat pada 2012. Kita tidak pernah mau mengubah itu. Kita bertahan di situ, kerangkanya ya,” tukasnya.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
