Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi V fraksi PKS DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi banyaknya WNA yang masuk ke Indonesia, menurutnya hal tersebut menjadi kebijakan yang kontraproduktif dengan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa – Bali.
“Pemerintah sering salah Langkah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan Covid-19, saat gelombang pertama mulai pandemi ada subsidi beberapa penerbangan yang mengundang orang untuk berwisata, sekarang gelombang kedua yang dikhawatirkan yaitu varian baru dari India dan kecolongan disaat masyarakat dilarang untuk mudik, tetapi ratusan warga India bisa masuk,” ucap Suryadi, Jum’at (9/7).
Suryadi juga memberi catatan kritis hari pertama diberlakukan PPKM, karena 20 TKA China masuk ke Indonesia. Ditambah, kata dia, kebijakan 8 hari karantina bagi WNA tidak sesuai dengan anjuran WHO yang meminta karantina 14 hari.
“Ini yang disayangkan, karena pertimbangan utama kita harusnya murni untuk kesehatan dengan apa yang menjadi rekomendasi para pakar atau Lembaga Kesehatan dunia seperti WHO,” tuturnya.
Suryadi menambakan problem utama Indonesia sesungguhnya ada di konsistensi dan koordinasi antar kementerian dan Lembaga, yang implikasinya menyangkut ke ekonomi, sosial dan Pendidikan. Maka yang menjadi garda ke depan memimpin langkah-langkah harus koordinator yang membidangi kesehatan.
“Bukan hanya sekali pemerintah inkonsistensi dan diskriminatif terhadap warganya sendiri yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan public terhadap pemerintah, ini berpengaruh pada aspek-aspek lain nanti saat pemerintah membuat kebijakan bisa tidak dipercaya sehingga tidak efektif,” ucapnya.
Suryadi mengatakan sikap PKS saat pandemi ini sangat jelas, di mana PKS akan pro aktif terlibat secara langsung untuk ikut berpartisipasi mencegah, mengendalikan, dan mengantisipasi dampak covid-19.
Hal tersebut, lanjut dia, didukung dengan sumber daya yang dimiliki PKS mulai dari Fraksi yang mengawal kebijakan pemerintah kemudian struktur partai sering presiden mengintruksikan kepada pengurus dan kader untuk terlibat termasuk pada program-program teknis seperti vaksinasi dan protokol kesehatan.
“Solusi untuk pemerintah harus mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan Covid jangan mengulangi hal yang sama, kemudian meningkatkan koordinasi kepercayaan publik dengan memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan maupun kebijakan hukum, jangan pandang bulu yang mengakibatkan public tidak percaya,” tutup Suryadi.
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
