Jakarta, Oerban.com – Pelibatan masyarakat dalam mengakselerasi penurunan angka stunting harus disertai dengan transparansi pengelolaan bantuan dan langkah yang terukur dalam merealisasikan pemenuhan target kesehatan anak di Tanah Air.
“Menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun merupakan upaya yang cukup berat, sehingga memerlukan dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merealisasikannya,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8).
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di Tanah Air mencapai 14% pada tahun 2024. Hal itu berarti para pemangku kepentingan harus menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4% dalam waktu kurang dari dua tahun.
Dalam rapat kerja percepatan penurunan angka stunting, Kamis (4/8) terungkap, salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah mengajak masyarakat atau perusahaan swasta mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mengakselerasi penurunan angka stunting di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi.
Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie, upaya pemerintah melibatkan kalangan swasta berperan aktif menurunkan angka prevalensi stunting merupakan bentuk upaya menghidupkan semangat gotong-royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Legislator NasDem itu berharap, ajakan pemerintah agar swasta ikut terlibat dalam penurunan angka stunting harus diikuti dengan kesiapan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sehingga, tambah Rerie, bantuan yang diberikan masyarakat dipastikan tepat sasaran dan berdampak positif pada program pemerintah itu.
Langkah-langkah yang diterapkan pemerintah dalam program penurunan angka prevalensi stunting, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga harus dipastikan mampu mengakselerasi pencapaian target prevalensi stunting.
Sehingga, tegas anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu, dibutuhkan keseriusan dan konsistensi para pemangku kepentingan dalam merealisasikan program penurunan angka stunting di daerah masing-masing.
Karena, tambah Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara) itu, upaya menurunkan angka stunting tidak hanya melalui pemberian tambahan gizi pada balita. Lebih dari itu, juga harus dilakukan intervensi kecukupan zat besi pada remaja putri dan ibu hamil serta kecukupan gizi pada ibu hamil, untuk mencegah bayi yang lahir tidak kekurangan gizi sehingga mencegah pertambahan angka stunting.
Karena itu, ujar Rerie, dibutuhkan kolaborasi yang baik dari semua pihak dalam memastikan program akselerasi penurunan angka stunting berjalan baik dan tepat sasaran.(*)
Editor: Renilda Pratiwi Yolandini
