Oerban.com – Masyarakat awam menganggap lembaga survei sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana eksistensi dan elektabilitas tokoh-tokoh politik, meskipun hasil yang dirilis terkadang berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Ditambah lagi sentimen politik yang semakin kental kini membuat lembaga survei menjadi alat bantu untuk mendukung pembentukan stigma di masyarakat. Tak jarang pula dalam pelaksanaannya, lembaga survei justru menjadi bisnis dengan untung yang menggiurkan, hal ini mungkin masuk ke dalam kategori bisnis jasa, mirip-mirip seperti media yang punya produk iklan.
Tidak semua lembaga survei murni dijadikan bisnis, tapi tentu ada yang berbisnis di lahan tersebut. Dampak buruknya adalah mungkin saja terjadi kecurangan secara terstruktur dalam gelaran Pemilu, dengan dugaan rangkain sebagai berikut:
Pertama, suatu kelompok dapat membentuk opini publik jika hasil dari survei dapat dipercaya hingga 90 persen lebih. Kepercayaan tersebut dikatakan berjalan seiring dengan fakta di lapangan, sehingga jika survei merilis A menang, makan di pemilihan selanjutnya A pun akan menang.
Kedua, jika masyarakat telah ter-stigma bahwa tingkat kepercayaan dan ketepatan lembaga survei di atas 90 persen, maka mudah saja untuk menyiasati suatu tokoh atau golongan untuk menang dengan cara yang curang.
Misal, ada tokoh yang cenderung tidak digandrungi masyarakat, namun dibuat seolah-olah punya elektabilitas yang tinggi, maka nanti kemudian di pemilihan, saat tokoh tersebut tidak cukup suara untuk menang, mungkin saja dilakukan kecurangan dengan menambahkan suara kepada si tokoh. Maka tentu penyelenggara atau pendukung punya dalih untuk menang, yaitu hasil survei yang mendukung.
Ada banyak macam potensi kecurangan dalam gelaran Pemilu, tinggal bagaimana kita masyarakat harus cerdas dan tetap berhati-hati. Menyikapi lembaga survei tidak perlu terlalu serius, cukup sekedar diketahui dan biasa saja.
Kita juga patut belajar dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang menanggapi santai hasil rilis lembaga-lembaga survei yang menempatkan Anies Baswedan sebagai Bacapres dengan elektabilitas paling rendah.
Paloh justru menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk melakukan evaluasi dan bekerja lebih giat lagi dalam ikhtiar memenangkan Anies di Pilpres 2024.
Sama seperti Paloh, agaknya kita juga mesti demikian, menjadikan sesuatu yang buruk sebagai acuan untuk terus melakukan evaluasi terhadap perbaikan ke depannya.
Zuandanu Pramana Putra, Pemimpin Redaksi Oerban.com
