Oleh: Zahran Sabdian
Oerban.com – Demokrasi di kampus semakin menjadi sorotan setelah terungkapnya berbagai kasus yang mencerminkan pelemahan pembebasan akademik dan ruang diskusi yang sempit, banyak pihak menilai bahwa kampus yang seharusnya menjadi tempat bebas untuk berdiskusi, mengembangkan pemikiran kritis dan bertukar ide justru kini mulai terkekang oleh tekanan politik dan kendali otoritas yang semakin kuat.
Kampus yang sering disebut sebagai “Miniatur Negara” atau sering dijuluki “Labolatorium Peradaban” saat ini hanyalah omong kosong belaka. Sudah tidak layak kampus untuk mendapatkan julukan tersebut. Tak heran jika demokrasi di negeri ini tidak jalan sebagaimana mestinya sebab praktik politik di dalam kampus pun ujung tombaknya bukan lagi mahasiswa melainkan ada intervensi dari pihak birokrasi atau dosen.
Faktanya, PEMIRA (Pemilu Raya) yang dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa sekarang di kacaukan oleh pihak birokrasi yang terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa dalam penyelenggaraan PEMIRA tahun 2025.
PEMIRA Presma (Presiden Mahasiswa) Universitas Jambi tahun 2025 akan memakai sistem KONGRES yang artinya pemilihan hanya diwakilkan oleh segelintir orang tanpa melibatkan keluarga besar mahasiswa selayaknya PEMIRA pada tahun 2021. Pada tahun 2021 PEMIRA hampir dilaksanakan, namun dihambat oleh pihak birokrasi.
Dewasa ini, suara mahasiswa tidak lagi didengar bahkan tidak digunakan. Hal ini justru menandakan matinya demokrasi kampus karena suara yang dipakai hanya suara dari delegasi sebagai perwakilan. Di mana ini hanya menguntungkan satu pihak dan tidak untuk kebersamaan.
“Jika mau melakukan PEMIRA, bersainglah secara sehat dengan melibatkan seluruh mahasiswa Universitas Jambi yang masih aktif untuk memilih,” Ujar Zahran Sabdian, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Komisariat Sultan Thaha
“Kampus seharusnya menjadi laboratorium ide dan pemikiran yang beragam, namun justru menjadi tempat yang terbelenggu dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi,” tambahnya.
Pemikiran mengenai kondisi demokrasi di kampus ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih positif dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Hanya dengan memastikan kebebasan akademik dan demokrasi yang sejati, kampus dapat kembali menjadi wadah yang melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berpikiran terbuka dan kritis.
Editor: Julisa
