Oleh : M Arjuna Pase*
Oerban.com – Jika pendidikan di Tanjung Jabung Timur menyisakan luka, maka kesehatan juga menyimpan cerita getir. Di daerah yang luasnya sebagian besar rawa dan perairan ini, akses pelayanan kesehatan masih jauh dari standar ideal. Banyak desa hanya bergantung pada satu puskesmas pembantu, itupun dengan tenaga medis terbatas. Sementara untuk pelayanan yang lebih lengkap, warga harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten atau bahkan ke Jambi.
Data terbaru menunjukkan, rasio dokter terhadap penduduk masih sangat rendah hanya sekitar 1 dokter untuk lebih dari 7.000 penduduk. Di beberapa kecamatan, jumlah bidan dan perawat lebih dominan, tapi kompetensi dan fasilitas penunjang sangat terbatas. Akibatnya, banyak kasus darurat medis tidak tertangani tepat waktu.
Kondisi ini berdampak serius pada ibu dan anak. Angka kematian ibu melahirkan masih muncul setiap tahun, dan gizi buruk menjadi masalah laten. Tercatat, lebih dari 15 persen balita mengalami stunting sebuah angka yang seharusnya membuat alarm pemerintah berdering kencang. Stunting bukan hanya soal tubuh pendek, tapi juga menyangkut masa depan generasi yang akan kesulitan bersaing secara mental dan fisik.
Masalah lain datang dari infrastruktur. Beberapa puskesmas masih kesulitan listrik stabil dan akses air bersih. Ketika banjir datang, banyak fasilitas kesehatan lumpuh, obat-obatan terendam, dan layanan berhenti. Pada saat bersamaan, justru penyakit menular seperti ISPA, diare, dan demam berdarah meningkat. Warga yang ingin berobat sering kali harus menunggu perahu jemputan, atau terpaksa berobat seadanya dengan obat warung.
Tidak heran, banyak keluarga memilih membawa anak atau anggota keluarganya yang sakit ke kota, meski biayanya besar. Ada yang harus menjual hasil kebun, ada pula yang berutang. Karena bagi mereka, kesehatan bukan bisa ditunda ini soal hidup dan mati.
Ironisnya, pemerintah sering kali sibuk melaporkan capaian program tanpa benar-benar menyentuh akar masalah. Pembangunan rumah sakit daerah hanya ada di ibu kota kabupaten, sementara desa-desa di pinggiran masih menunggu pelayanan dasar. Anggaran kesehatan besar, tapi hasilnya belum terlihat nyata di desa-desa terpencil.
Kesehatan adalah hak, bukan hadiah. Sama seperti pendidikan, kesehatan yang layak seharusnya bisa dirasakan di manapun warga tinggal. Anak-anak Tanjabtim berhak tumbuh sehat tanpa dihantui stunting. Para ibu berhak melahirkan dengan aman tanpa rasa takut kehilangan nyawa. Para lansia berhak mendapat pengobatan tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam.
Pertanyaannya: sampai kapan kesehatan hanya menjadi angka di laporan, bukan kenyataan di lapangan? Jika pemerintah tidak segera membenahi pelayanan kesehatan di akar desa, maka Tanjabtim akan terus menjadi kabupaten yang menunggu giliran sehat, sementara generasinya perlahan kehilangan masa depan.
