Kota Jambi, Oerban.com – Apa yang menjadikan kita manusia? Tentu banyak jawaban yang akan muncul. Mulai dari struktur tubuh, nama, bahkan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain berupa akal pikiran. Barangkali kita tidak pernah mempermasalahkan status kita sebagai manusia, kecuali jika ingin mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya.
Kemanusiaan adalah hal yang lain, meski merupakan kata sifat, faktanya ia merupakan hal yang sakral. Setiap orang dapat saja dikatakan manusia, tapi tak semua orang dapat memiliki rasa kemanusiaan, sebuah sikap hidup yang melandasi hubungan antar manusia, dapat berupa kepedulian, penghormatan, serta sifat-sifat sejenis.
Tapi apakah yang membuat rasa kemanusiaan seseorang itu hadir, dan kenapa tidak semua orang disaat yang sama memiliki rasa kemanusiaan yang serupa meskipun berdiri tegak diatas tanah yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita sebelumnya. Sesungguhnya tak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa kita tak memiliki sifat itu.
Kita makan dan minum dari tanah yang diperjuangkan dengan susah payah, amis dan anyirnya darah telah bersatu bersama tulang-belulang yang tertanam dalam tanah di setiap sudut negeri ini. Peristiwa Sumpah pemuda hingga proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan negara ini ke gerbang reformasi. Sebuah zaman yang terbuat dari kepingan kelam sejarah para aktivis yang keberadaannya hilang hingga sekarang.
Namun hingga saat ini, rakyat di negara kita, Indonesia, masih terseok-seok mencapai kemerdekaan hak nya . Kasus HAM Papua, tindakan represif aparat pada mahasiswa hingga aturan serampangan yang membuat gaduh. Apa sebab? Apa semua ini karena kita sudah mengurangi kadar kemanusiaan tersebut.
Senin, (5/10) malm anggota DPR tersungut-sungut mensahkan RUU Ciptaker. Sebuah undang-undang sapu jagat yang memuat banyak aturan. Dalam proses yang serampangan karena kurang melibatkan masyarakat hingga ketergesaan pengesahan tersebut membuat kita geleng-geleng kepala. Ia tak hanya merugikan satu sektor, namun juga sektor-sektor lain.
Undang-undang cipta kerja dinilai pengusungnya akan merampingkan proses administrasi perizinan serta memudahkan investasi serta akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar. Namun apakah menjamin kesejahteraan para pekerja, itu hal yang lain.
Buruh perempuan misalnya, ketika undang-undang ini disahkan harus gigit jari merasakan eksploitasi tubuhnya sebagai pekerja. Tak ada lagi kompensasi untuk masa haid, melahirkan, dan keguguran. Memang UU ciptaker tidak akan memberhentikan pekerja dengan kondisi demikian, namun ia tidak mengakomodir kompensasi tersebut sebagaimana aturan sebelumnya.
Tak perlu disebutkan satu persatu efeknya pada lingkungan, petani, nelayan, dan buruh, sudah banyak literatur yang menyampaikan hal itu, namun apakah akan merubah UU ini? Tidak. Pada akhirnya semua ini hanya akan bermuara pada satu hal, keberpihakan pada korporasi, tanpa memandang para pekerja yang semakin hari semakin mengerikan nasibnya, lantas apa perlu kita tanyakan lagi, dimana sifat kemanusiaan tadi?.
Penulis: Novita S
Editor: Renilda PY
