Muaro Jambi, Oerban.com – Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu komitmen utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program dan inovasi, salah satunya dengan menggelar forum Public Hearing sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi—yang membawahi enam provinsi kerja, yaitu Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh—mengadakan rapat internal persiapan Public Hearing yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2025.
Rapat internal ini dibuka oleh Kepala Tata Usaha, Ngasiran yang menegaskan pentingnya forum Public Hearing sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. “Agenda ini penting dilakukan untuk mendengar masukan dari masyarakat dan stakeholder agar pelayanan di balai semakin prima dan relevan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Kepala Bapeltan Jambi, Sugeng Mulyono juga memberikan arahan kepada seluruh peserta rapat. Ia menekankan bahwa Public Hearing harus dikonsep dengan baik agar mampu memberikan manfaat nyata. “Dalam agenda ini, kita perlu menyerap masukan dari luar untuk perbaikan ke depan. Balai kita harus lebih unggul dan kompeten dalam pelayanan, serta terus mengevaluasi program yang sudah berjalan. Mari kita tawarkan program-program unggulan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, khususnya di bidang perkebunan yang menjadi core balai kita,” pesannya.
Rapat persiapan ini dipimpin oleh Basri Sirait selaku ketua tim kegiatan Public Hearing. Hadir dalam rapat antara lain widyaiswara, Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Kerjasama (Progreva), Tim Kerja Penyelenggara Pelatihan, Layanan Konsultasi, dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis (PLP), serta segenap karyawan Bapeltan Jambi.
Berbagai ide dan masukan disampaikan secara terbuka untuk memperkuat konsep acara. Beberapa gagasan yang mengemuka di antaranya menyoroti pentingnya Public Hearing sebagai ajang promosi dan kerja sama, penyampaian capaian program yang telah dilaksanakan, serta penawaran program dan layanan unggulan di tahun berikutnya.
Selain itu, turut dibahas pentingnya peningkatan kualitas sarana pendukung, termasuk kebun percontohan dan fasilitas pelatihan, agar lebih representatif dan menarik minat peserta pelatihan dari berbagai daerah.
Melalui berbagai masukan tersebut, Bapeltan Jambi berharap agenda Public Hearing mendatang dapat berjalan efektif dan memberikan rekomendasi nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta pengembangan SDM pertanian. Rapat ini menjadi langkah awal agar Public Hearing tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menjadi forum interaktif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, demi kemajuan sektor pertanian, khususnya perkebunan, di wilayah kerja Bapeltan Jambi.
Editor: Ainun Afifah
