Kota Jambi, Oerban.com – Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UIN STS Jambi, Arip Hidayatullah mengaku kecewa dengan penegakan hukum yang ada di Provinsi Jambi.
Ia menilai hukum di Jambi hanya menjadi saksi bisu atas pelanggaran yang dilakukan pihak birokrasi.
“Sangat kecewa dengan penegakan hukum di Provinsi Jambi yang hanya melihat dan menyaksikan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak birokrasi Pemprov Jambi,” ucapnya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Oerban, Selasa (3/10/2023).
Disebutkan, aliansi mahasiswa Jambi telah melakukan kajian mengenai berbagai isu mulai dari Provinsi hingga kabupaten/kota pada Agustus lalu.
Kajian tersebut membahas mengenai realisasi program kerja yang masih belum maksimal, serta pembangunan infrastruktur, pendidikan, wisata dan lain-lain yang tidak transparan.
Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kota Jambi. Ketua Senat Mahasiswa Syariah UIN STS Jambi menyentil Syarif Fasha.
“Wali Kota Jambi hanya sibuk cawe-cawe pada masyarakat untuk dirinya di 2024, tidak berfokus pada bagaimana membangun, sehingga beberapa infrastruktur yang ada menjadi mangkrak dan tidak dinikmati oleh masyarakat, kami berharap KPK harus sangat terbuka untuk memeriksa Pemerintahan Kota Jambi,” paparnya.
Adapun, pada tanggal 17 September lalu, Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan konsolidasi bersama mahasiswa lainnya terkait September hitam dan catatan hitam untuk Provinsi Jambi.
Koordinator umum aksi, Anshari mengatakan jika hal tersebut adalah bentuk kecaman untuk Wali Kota Jambi yang sudah memimpin Kota Jambi selama 2 Periode, karena tidak bekerja dengan baik dalam mengatasi infrastruktur dan problematika yang ada di Kota Jambi.
“Kami berharap seharusnya Wali Kota Jambi tidak ikut Terlebih dahulu Dalam pencalonan diri di DPR RI untuk Kepentingan 2024,” ungkapnya.
Terakhir, Anshori menegaskan jika permasalahan ini akan terus advokasi. Selain melalui gerakan dan gagasan, ia menyebut juga akan membawa isu ini ke provinsi hingga sampai kepada pusat melalui laporan kepada KPK dan Kemendagri.
Editor: Ainun Afifah
 UIN STS Jambi, Arip Hidayatullah mengaku kecewa dengan penegakan hukum yang ada di Provinsi Jambi.){kind=link}