email : [email protected]

33.4 C
Jambi City
Senin, April 29, 2024
- Advertisement -

Dukung Pertumbuhan UMKM, Aleg Golkar Minta Adanya Peningkatan KUR di Luar Jawa

Populer

Jakarta, Oerban.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M. Said, mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya dari segi target penyerapan, Muhidin menilai sudah berjalan baik, namun plafon bagi KUR yang diberikan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih terbilang relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di pulau Jawa.

“Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang punya Non Performing Loan (NPL) KUR itu bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 persen, sementera di Sulsel nol koma,” jelas Muhidin dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Makassar, Sulsel, Senin (12/4/2021).

Oleh karena itu Muhidin mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, dan meminta agar plafon KUR dinaikkan dan ditingkatkan, supaya betul-betul bisa menjangkau masyarakat UMKM.

“Saya harapkan khususnya di Sulsel kalau bisa ditambah volumenya, karena masih banyak masyarakat kita terutama UMKM itu belum terjangkau dengan hal ini,” ujarnya.

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu menambahkan, mekanisme KUR sebaiknya juga diiringi dengan literasi keuangan, agar ke depannya masyarakat bisa mengetahui mekanisme untuk memperoleh KUR, Khususnya kepada OJK dan BI.

Karena dengan tersosialisasikannya mekanisme KUR kepada masyarakat, Muhidin berharap nantinya masyarakat betul-betul memperoleh informasi bagaimana cara mendapatkan KUR terutama di situasi dan kondisi perekonomian yang sedang turun akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Lebih lanjut, Muhidin mengungkapkan penyaluran KUR di Pulau Jawa relatif cukup besar karena didukung dengan infrastruktur yang sudah baik. Lain halnya di Sulsel yang masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau. Untuk itu dirinya kembali menekankan mendorong KUR yang relatif kecil di Sulsel.

Baca juga  Anggota Komisi XI: Mengenakan PPN Pada Sembako Sangat Tidak Pantas

“Karena bagaimanapun juga ekonomi bisa bangkit kalau bisa ditopang dengan UMKM yang bagus. Kita bisa bangkit kalau ekonomi itu sehat, nah kalau masyarakat kita sehat ekonomi pasti bagus,” tutur Politisi partai Golkar itu.

Senada dengan Muhidin, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai penyaluran KUR di provinsi Sulsel masih terbilang relatif sangat terbatas. Menurutnya KUR sangat dibutuhkan oleh UMKM di Sulsel.

“Kita lihat NPL nya juga sangat kecil disini bahkan tidak sampai 1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran KUR di Sulsel betul-betul dibutuhkan oleh UMKM untuk menggerakkan usahanya,” ungkapnya.

Ke depan dirinya berharap, antara regulator fiskal dan regulator keuangan perbankan terus menjalin kerja sama menciptakan kondusifitas perekenomian. Karena kalau kondisi perekonomian kondusif, tentu masyarakat akan bisa beraktifitas, kalau masyarakat bisa beraktifitas dan menggerakkan perekonomian.

Pada kesempatan yang sama Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendorong sinergi dalam Program 3S Program 3S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI, SIPAKAINGE). Program 3S juga merupakan bentuk sinergi tindak lanjut dari HLM TPID yang telah dilakukan yang salah satu fokusnya adalah kolaborasi selama masa pandemi Covid

“Dalam jangka pendek, terlihat bahwa pelaksanaan Program 3S tersebut membuat tekanan inflasi lebih terkendali seiring terjaganya produksi. Pada tahun 2020, inflasi bahan makanan dan inflasi umum di Sulsel masingmasing sebesar 2,82 persen (yoy) dan 2,04 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yang masing-masing mencapai 4,37 persen dan 3,05 persen (yoy). Inflasi sejumlah komoditas yang mengalami permasalahan struktural juga sebagian besar mulai menurun,” tuturnya.

Sektor pariwisata lanjutnya, merupakan sektor cukup menjanjikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Sulawesi selatan, hal ini dikarenakan banyaknya usaha/industri jasa yang hidup dari sektor tersebut, seperti Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Jasa Pemandu Wisata/Guide, Transportasi Wisata/Travel, dan lain-lain.

Baca juga  BANYAK HOAKS TERKAIT UU CIPTAKERJA

“Sedangkan tingkat keberhasilannya sendiri dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan, baik nusantara/domestik maupun mancanegara, dimana pada Tahun 2015 jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang berkunjung ke Sulawesi Selatan sebanyak 7.320.599 Kunjungan dan di Tahun 2019 sebanyak 8.856.092 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 21 persen atau 1.535.493 kunjungan,” imbuhnya.

Editor: Renilda Pratiwi Yolandini

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -

Artikel Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru