Jakarta, Oerban.com – Anggotata Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mendukung sikap Presiden Joko Widodo terkait akurasi data yang digunakan dalam penyerahan bantuan sosial (Bansos). Menurut Lisda ini merupakan persoalan yang selalu muncul setiap tahun, dan setiap ada bantuan.
“Tanpa akurasi data, bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Ini yang selama ini terjadi, sehingga menimbulkan permasalahan baru di masyarakat yakni kecemburuan sosial bahkan dapat menimbulkan fitnah,” ujar Lisda dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/5).
Menurut Legislator NasDem itu, pernyataan Presiden merupakan sebuah peringatan keras agar menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah.
“Ini sebuah sinyal peringatan, bagi pemerintah daerah juga Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian terkait sinkronisasi data,” ungkapnya.
Seharusnya, tambah Lisda, hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, namun menjadi tugas para pemilik kepentingan lainnya, yang berhubungan dengan validasi data.
“Klasifikasinya sudah ada di kementerian, tinggal bagaimana pengaplikasian di daerah. Jadi perlu kerja sama dan gerakan bersama dari segala pemangku kepentingan baik di Pusat ataupun di daerah untuk mewujudkan data nasional yang akurat dan valid,” sambungnya.
Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam proses pendataan sehingga tidak ada manipulasi data yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan langsung percaya dengan data yang diberikan. Sebaiknya dipastikan dengan betul-betul turun ke lapangan khususnya bagi pendata yang berasa di tingkat desa,” ujar Legislator NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Lisda terus mendesak kementerian serta pemerintah daerah agar dapat melakukan sinkronisasi data dengan terobosan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan sosial di kemudian hari.
“Hampir dalam setiap rapat dan pertemuan kita sampaikan ini. Persoalan kita dari dulu masih soal data. Semoga segera ada terobosan dari Menteri Sosial dalam hal validasi dan sinkronisasi data ini, karena bantuan sosial terus ada bagi masyarakat setiap tahunnya, terutama saat masa-masa pandemi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan akurasi data yang digunakan dalam penyerahan bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini merujuk ditemukannya 21 juta penerima ganda bansos, yang diketahui dan saat ini sudah dibekukan Kementerian Sosial.
“Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana. Contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” ujar Jokowi saat rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah di Istana negara, Kamis (27/5).
Editor : Renilda Pratiwi Yolandini
