Kota Jambi, Oerban.com — Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi menandatangani komitmen bersama untuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang berintegritas pada tahun ajaran 2025/2026. Penandatanganan dilakukan dalam sebuah acara yang berlangsung di SMKN 1 Kota Jambi, Selasa (10/6), dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sistem penerimaan siswa baru harus terus diperbaiki agar semakin adil dan transparan.
Ia menyampaikan bahwa meskipun sistem yang ada saat ini sudah cukup baik, pembenahan tetap perlu dilakukan demi menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan.
“Setiap tahun kita terus berupaya memperbaiki proses penerimaan siswa baru. Kita ingin SPMB ini berintegritas agar hasilnya berkualitas. Tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten,” ujar Gubernur Al Haris.
Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak sekolah dan masyarakat dalam proses pendaftaran.
Ia mengajak para orang tua untuk tidak terpaku pada satu sekolah dan mendorong pendaftaran ke beberapa sekolah guna memperbesar peluang diterima. Selain itu, ia memperingatkan untuk tidak melakukan praktik ‘titipan’ yang mencederai nilai keadilan.
“Kita harus pastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bersekolah. Jika ada anak yang tinggal dekat dengan sekolah, saya minta tolong agar mereka diterima,” tegasnya.
Gubernur Al Haris turut mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak masuk ke sekolah unggulan jika kemampuan akademiknya belum mencukupi.
“Memaksakan anak ke sekolah dengan standar tinggi, padahal kemampuannya belum cukup, itu sama saja menyiksa mereka,” imbuhnya.
Komitmen bersama yang ditandatangani berisi tiga poin utama:
1. Menjamin pelaksanaan SPMB yang berintegritas, dengan menjunjung tinggi prinsip objektif, transparan, akuntabel, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.
2. Melaksanakan SPMB berbasis teknologi informasi yang bersih dan berkualitas, tepat waktu, serta bebas pungutan liar dan gratifikasi.
3. Mewujudkan proses SPMB yang kondusif, aman dan tertib, tanpa intervensi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau melanggar peraturan dan kode etik.
Pemerintah Provinsi Jambi berharap komitmen ini menjadi langkah konkret dalam menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak di Provinsi Jambi. (*)
Editor: Julisa
