Oleh: Zahra Ameilia Putri*
Oerban.com — Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional.
Sejak era kemerdekaan hingga kini, kebijakan ini terus mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi regulasi, kurikulum, maupun penyelenggaraan pendidikan Islam di berbagai jenjang dan bentuk lembaga.
Salah satu tonggak penting dalam kebijakan pendidikan Islam adalah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit mengakui eksistensi pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.
UU ini memberikan legitimasi formal bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik formal, non formal, maupun informal, serta menempatkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi dipandang sebagai pendidikan alternatif semata, tetapi sebagai bagian dari upaya negara memenuhi kebutuhan pendidikan bagi mayoritas masyarakat Muslim Indonesia.
Namun, pengakuan formal ini belum sepenuhnya menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan Islam. Masih terdapat masalah klasik seperti ketimpangan kualitas pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, penyelenggaraan pendidikan Islam sering kali menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional keislaman dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Oleh karena itu, kebijakan pendidikan Islam harus mampu menjembatani kedua aspek tersebut agar lulusan pendidikan Islam tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga kompetensi yang relevan untuk bersaing di era globalisasi.
Dalam konteks reformasi dan otonomi daerah, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga mengalami dinamika yang cukup kompleks.
Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengembangkan kurikulum dan program pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga pendidikan Islam menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman masyarakat.
Di sisi lain, hal ini menuntut adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar standar mutu pendidikan Islam tetap terjaga dan tidak terjadi disparitas yang terlalu besar antar wilayah.
Pengembangan kurikulum pendidikan Islam juga menjadi fokus penting dalam kebijakan terkini. Kurikulum yang integratif dan kontekstual diupayakan agar tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama secara tekstual, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital.
Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agama Islam menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman dan memudahkan akses pendidikan bagi semua kalangan.
Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan karakter generasi muda yang berakhlak mulia sekaligus siap menghadapi persaingan global.
Selain itu, kebijakan pendidikan Islam harus memberikan perhatian khusus pada pengembangan kualitas pendidik. Kompetensi guru dan tenaga pendidik menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan Islam.
Oleh karena itu, distribusi pendidik yang kompeten harus merata di seluruh Indonesia, disertai dengan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan karier yang memadai agar profesi guru Islam semakin diminati oleh generasi muda.
Pengakuan dan rekognisi terhadap pendidik dan lulusan dari lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, juga perlu diperkuat agar mereka memiliki kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi di dunia kerja.
Rekomendasi kebijakan pendidikan Islam untuk periode 2025–2029 menegaskan pentingnya akses pendidikan Islam yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan.
Pendidikan Islam harus mampu membangun kompetensi dan karakter peserta didik secara optimal, tidak sekadar memenuhi kuota daya tampung.
Hal ini menjadi landasan agar pendidikan Islam tidak hanya menjadi ajang pengajaran agama semata, tetapi juga sebagai wadah pengembangan potensi manusia secara menyeluruh demi kemajuan bangsa.
Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia harus terus dikembangkan dengan pendekatan yang holistik dan sistemik.
Perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pendidikan Islam akan mampu menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berkeadilan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.
Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat dengan pengakuan formal dan upaya pengembangan yang terus dilakukan.
Namun, tantangan implementasi masih cukup besar dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan modern agar dapat berkontribusi optimal bagi pembangunan bangsa dan pembentukan generasi masa depan yang unggul dan berakhlak mulia.
*Penulis merupakan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
